Bupati Klaten Hamenang Raih JBBA 2026, Ungkap Strategi Pangan-Wisata
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo meraih penghargaan dalam Jogja Brand and Business Awards 2026 sebagai “Kepala Daerah Inovator Pembangunan dan Ketahanan
Suasana Rapat Pansus Manajemen dan Pengelolaan RSUD dan Pelayanan Kesehatan di Kantor DPRD Kulonprogo./Istimewa
KULONPROGO—Panitia Khusus Manajemen dan Pengelolaan RSUD dan Pelayanan Kesehatan, DPRD Kulonprogo mulai bergerak mengumpulkan materi yang akan dijadikan bahan rekomendasi. Pelayanan IGD dan pendaftaran pasien, menjadi dua aspek yang paling disoroti oleh pansus.
Ketua Pansus Manajemen dan Pengelolaan RSUD dan Pelayanan Kesehatan, DPRD Kulonprogo, Muhtarom Asrori mengaku telah mengumpulkan berbagai bahan yang akan menjadi rekomendasi pansus. Pelayanan IGD menjadi topik besar pembahasan oleh tim pansus.
Muhtarom berpandangan jika IGD menjadi pintu atau gambaran muka rumah sakit. Aspek IGD ini yang banyak mendapat kelurahan dari masyarakat perihal lamanya pelayanan.
"Lambat, jadi yang dikeluhkan ketika pasien masuk IGD itu, penanganan sampai hasilnya dan masuk ke bangsal itu terlalu lama. Ini kan menjadi kendala," tuturnya pada Kamis (8/12/2022).
BACA JUGA: Dua Motor Tabrakan di Jalan Wates, Seorang Kakek Meninggal Dunia
Oleh karena itu, RSUD menurut Muhtarom harus punya inovasi baru agar masyarakat itu tidak dikecewakan. Kendati demikian Muhtarom menerangkan bila masyarakat harus mengerti, pemahaman masyarakat tentang kegawatdaruratan dan pandangan secara medis terdapat perbedaan.
"Adanya rujukan yang berjenjang itu kan mengakibatkan pendapatan khususnya Rumah Sakit Wates itu kan berkurang. Sehingga memang harus ada inovasi dari rumah sakit untuk meningkatkan kunjungan pasien tersebut," terangnya.
Lebih lanjut Muhtarom menambahkan bila inovasi yang diimplementasikan nantinya harus berbeda antara RSUD Wates yang merupakan rumah sakit tipe B dengan RS Nyi Ageng Serang yang merupakan rumah sakit tipe C. "Sehingga harus ada pelayanan yang berbeda," ujarnya
Tim pansus juga sempat membahas kemungkinan program rumah sakit tanpa dinding di Kulonprogo. Artinya setiap bulan, rumah sakit mengadakan pelayanan semacam bakti sosial kepada masyarakat. Melalui program itu, masyarakat akan tahu bagimana pelayanan medis dan tenaga medis yang diberikan dari rumah sakit.
"Dengan seperti itu maka nanri masyarakat akan paham. Dan kedekatan dokter, baik itu dokter spesialis, maupun manajemen dengan masyarakat akan tercipta," tambahnya.
Selain IGD, tempat pendaftaran pasien juga menjadi sorotan dari tim pansus. Keramahan petugas baik di IGD maupun pada pendaftaran diharapkan Muhtarom dapat diberikan sama baiknya dan cepat.
Peningkatkan kapasitas penerimaan pasien pada layanan pendaftaran ini menurut Muhtarom dapat dilatih bersama ahli. Misalnya menggandeng pelatih dari hotel yang memiliki pengalaman dan SOP dalam menghadapi tamu.
Pemutakhiran layanan pendaftaran juga disinggung oleh Muhtarom. Menurutnya pendaftaran pasien dapat dilakukan secara daring untuk mempercepat layanan. Selain itu, dengan fitur yang dapat melihat nomor antrean, pasien dapat mengira-ngira kapan harus datang ke rumah sakit sehingga tidak banyak waktu yang terbuang untuk menunggu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo meraih penghargaan dalam Jogja Brand and Business Awards 2026 sebagai “Kepala Daerah Inovator Pembangunan dan Ketahanan
Presiden Prabowo meresmikan pembangunan Blok Masela senilai Rp376,02 triliun yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2029 hingga 2030.
Pemkab Sleman mengevaluasi studi kelayakan proyek KPBU lampu jalan. Konstruksi ditargetkan dimulai pada 2027 untuk pemerataan penerangan.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul berencana menyambungkan potensi wisata di wilayahnya dengan sektor industri agar kian maksimal.
Kejagung memastikan FA dan DR tetap berstatus tersangka meski penanganan tiga perkara dugaan korupsi dialihkan dari Polri ke Kejagung.
Kasus anak di Pleret mendapat perhatian DPRD Bantul. Proses hukum, pendampingan psikologis, dan perlindungan korban diminta berjalan optimal.