Kasus Daycare Jogja, Sultan HB X: Harapannya Ini Pertama dan Terakhir
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menerima penghargaan Kabupaten Ramah HAM, di Golden Ballroom, Hotel Sultan & Residence, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2022)/Ist Humas Sleman
Harianjogja.com, SLEMAN—Kinerja Pemkab Sleman dalam kepeduliannya terkait HAM mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, dengan memberikan penghargaan kepada Pemkab Sleman sebagai Kabupaten Peduli HAM.
Penghargaan tersebut diserahkam Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi kepada Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa dalam kegiatan Peringatan Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 bertempat di Golden Ballroom, Hotel Sultan & Residence, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2022).
Dalam kegiatan ini, terdapat 72 Kabupaten/Kota yang diundang untuk mendapatkan beberapa kriteria yaitu Kurang Peduli, Cukup Peduli dan Peduli. Sleman menjadi Kabupaten yang mendapatkan apresiasi dengan kriteria Peduli HAM.
Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM diberikan atas upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM.
BACA JUGA: Tiga Tahun Uang Ganti Rugi Proyek Tol Jogja-Solo Tak Jelas, Warga Bokoharjo Mulai Gelisah
Kriteria dari Kabupaten/Kota peduli HAM sendiri didasarkan pada terpenuhinya hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang penilainnya diukur berdasarkan indikator yang meliputi hak atas bantuan hukum, hak atas informasi.
Kemudian hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan perumahan yang layak.
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengatakan apresiasi positif yang diberikan Pemerintah Pusat merupakan hasil nyata kerja keras Pemkab Sleman dalam memberikan pelayanan yg terbaik bagi masyarakat.
"Alhamdulillah, kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman mendapat respon yang baik dari Pemerintah Pusat. Semoga apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja Pemkab Sleman," ujarnya.
Pemkab Sleman telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan HAM, diantaranya yaitu pemenuhan dokumen kependudukan seperti e-KTP, KIA, akta lahir, KK, Kemudian pelayanan kesehatan di sleman dengan adanya fasilitas kesehatan di RSUD, Puskesmas dan Posyandu.
Selain itu, pemenuhan HAM juga direalisasikan dengan adanya pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan hukum, penyelesaian permasalahan pengangguran, penyediaan rumah layak huni melalui program bedah rumah, dan juga pemenuhan hak pendidikan mulai dari PAUD hingga SLTA, bahkan telah diupayakan pemberian beasiswa pendidikan perguruan tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Sultan HB X soroti kasus Little Aresha, tegaskan nol toleransi kekerasan dan dukung proses hukum di DIY.
Menkeu Suahasil Nazara menyebut Danantara tidak menyetor dividen ke APBN 2026 dan 2027. Kontribusi Danantara dinilai lebih luas.
Perpres 27/2026 mengatur perlindungan pekerja transportasi online, termasuk potongan aplikator 8 persen dan aturan turunan.
Bulog Jogja mencatat serapan gabah 212.000 ton atau 108,71% dari target. Stok beras kini mencapai 74.679 ton.
Gangguan layang-layang di jalur Whoosh turun 65 persen pada September 2026. KCIC mencatat 26 kejadian dan perkuat pengawasan.
Bareskrim menangkap Tatang Winata, buron kasus impor HP dan popok bayi ilegal senilai Rp253 miliar di Bandara Soekarno-Hatta.