Sri Sultan Raih Penghargaan Pembina Daerah Peduli HAM

JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X memperoleh penghargaan sebagai Pembina Daerah Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Kategori penghargaan ini diberikan karena Sultan berhasil membimbing empat kabupaten dan satu kota di DIY menjadi kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dan diterima Wagub DIY KGPAA Paku Alam X, pada acara Puncak Peringatan Hari HAM ke-74 di Hotel Sultan & Residence, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2022).

Ada beberapa kriteria lain menurut Permenkumham No.22/2022 yang telah dipenuhi oleh Sri Sultan sehingga layak atas penghargaan ini. Kriteria dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pada kelompok 1 memenuhi hak sipil dan politik. Di antaranya adalah hak pemberian bantuan hukum, hak informasi publik, hak keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, hak pemberdayaan kesetaraan gender, dan hak atas kependudukan.

Pada kelompok 2 yang telah dipenuhi adalah kelompok hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak pendidikan, hak kesehatan, hak mendapat pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak dan hak atas perempuan dan anak.

Wagub DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan penghargaan diberikan sesuai dengan kriteria dari Kemenkum HAM. Kabupaten/kota di DIY dinilai berhasil mengimplementasikan kepedulian HAM pada masyarakatnya, sesuai dengan arahan Gubernur DIY. Tentunya, mewujudkan masyarakat yang terjamin HAM-nya bukanlah perkara mudah. Keberhasilan implementasi kepedulian HAM ini dipastikan tidak lepas dari peran para stakeholder di kabupaten/kota yang telah bekerjasama demi mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM.

"Ada banyak pihak yang berperan di sini. Gubernur DIY dengan sifat humanismenya dan pendekatan yang halus mampu membawa pengaruh positif pada penegakan dan kepedulian HAM. Pun dengan kabupaten/kota. Saya sangat mengapresiasi atas kinerja bupati dan wali kota berikut stakeholder-nya. Mereka dengan tangan terbuka mau bekerja sama, bersedia belajar dan saling mengisi demi terjaminnya HAM untuk seluruh masyarakat DIY," kata Sri Paduka.

Kepala Biro Hukum Setda DIY Adi Bayu Kristanto mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima. Ia menyebutkan meskipun tidak ada peringkat penghargaan, DIY dipastikan mampu meraih penghargaan HAM pada semua kategori di lini kabupaten/kota. Hal ini adalah keberhasilan Gubernur DIY dalam membina daerah-daerah tersebut. “Alhamdulillah hari ini [kemarin] Pemda DIY, Pak Gubernur, mendapatkan penghargaan dari Pak Wapres karena Pemda DIY mampu membuat kabupaten, kota/kotanya peduli HAM.  Alhamdulillah itu kita syukuri, kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan lagi agar menjadi lebih baik dalam pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Pemenuhan HAM

Wapres RI KH Ma’ruf Amin mengatakan Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif berimbang dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan dan kebutuhan dasar yang merata. “Pemulihan dan pembangunan yang kita realisasikan bertujuan menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, pangan, energi, maupun dampak perubahan iklim. Kita ingin melindungi hak-hak orang kecil, wong cilik di pelosok Tanah Air, para petani dan para buruh tani, nelayan dan warga miskin dari gerakan-gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil,” papar Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres mengimbau para pemangku kepentingan agar dalam setiap kebijakan yang dibuat, harus dalam konteks pemajuan, penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan HAM. Pada konteks Keindonesiaan yang majemuk, penting untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi moderasi dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly berharap capaian yang telah diraih dalam pemajuan HAM tidak membuat berpuas diri. Namun bisa menjadi batu loncatan untuk mencapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi masyarakat Indonesia.  “Saya mohon kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik yang mendapatkan maupun yang belum mendapatkan penghargaan, untuk bersama-sama melaksanakan secara konsisten apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara terhadap HAM,” kata Yasonna. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News