BBPOM DIY Lakukan Pendampingan dan Pengawasan, Ini Hasilnya

Harianjogja.com, JOGJA--Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan re-market dan post-market. Dalam pengawasan pre-market BBPOM di DIY berperan melakukan pendampingan terutama kepada UMKM yang melakuan proses pendaftaran produk untuk mendapatkan ijin edar.

Kepala BBPOM DIY Trikoranti Mustikawati menjelaskan untuk mempercepat dan memperluas cakupan pendampingan pelaku usaha, Balai Besar POM di Yogyakarta telah bersinergi dengan Instansi Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota, diantaranya Dinkop & UKM DIY, Disperindag DIY,

Dislautkan DIY, Disperindag Kulon Pr0go, Dinkop & UKM Kulon Progo, Disperindag Sleman. Selama 2022, telah dilakukan pendampingan dan sertifikasi terhadap 100 sarana UMKM pangan olahan, 15 sarana obat tradisional, dan 11 sarana kosmetik.

"Dalam proses pendampingan dilakukan bimbingan teknis, desk, dan coaching clinic kepada pelaku usaha sebanyak 20 kali. Fasilitasi uji laboratorium gratis dalam rangka pendaftaran produk sebanyak 100 produk. Jemput bola registrasi pangan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM sebanyak dua kali yang menghasilkan 192 nomor ijin edar baru untuk pangan olahan," katanya, Jumat (30/12/2022).

Desk konsultasi dan percepatan notifikasi oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik yang menghasilkan 84 nomor notifikasi kosmetik. Dengan adanya nomor ijin edar, masyarakat telah mendapatkan jaminan atas keamanan produk pangan olahan sehingga tidak perlu ragu untuk mengkonsumsi. Sistim pengawasan post-market dilaksanakan setelah produk beredar di pasaran. Pengawasan menjelang Natal dan tahun Baru (Nataru) ini melengkapi pengawasan tutin yang dilakukan sepanjang tahun oleh BBPOM di DIY, disamping kegiatan operasi dengan target khusus lainnya.

"Intensifikasi pengawasan dilakukan terkait permintaan produk pangan yang meningkat khususnya menjelang Nataru. Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan ini rutin dilakukan untuk mengantisipasi beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat antara lain pangan Tanpa lzin Ecar [TIE] Milegal, kedaluwarsa, dan pangan rusak," katanya.

Jumlah yang diperiksa sebanyak 154, memenuhi ketentuan ada 116, tidak memenuhi ketentuan ada 38, temuan produk rusak ada 135, kadaluarsa 260 dan tanpa izin edar ada 1.630.

Nilai ekonomis temuan tersebut sebesar Rp 26.087.025,- Jenis temuan produk pangan terbanyak masih sama dengan tahun 2021 yaitu produk tanpa ijin edar (TIE), paling banyak banyak berupa bahan tambahan pangan seperti essence, soda kue, baking powder dll serta bahan aku pangan seperti margarin dan coklat. Tindak lanjut terhadap temuan tersebut adalah pemusnahan ditempat oleh pemilik barang dengan disaksikan oleh petugas dan dibuatkan saknsi administrastif berupa Surat Peringatan kepada pemilik sarana.

"Dibandingkan dengan hasil pengawasan tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan dari 15,8% menjadi 24,7%. Selain kegiatan rutin dalam pendampingan dan pengawasan, BBPOM di Yogyakarta yang merupakan unit pelaksana teknis Badan POM, menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Layanan publik berupa layanan informasi dan pengaduan, layanan pengujian sampel pihak ketiga dan layanan surat keterangan ekspor-impor," katanya.

Sebagai unit pelayanan publik, ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas lain yang mendukung telah tersedia di BBPOM Yogyakarta. Pada akhir tahun 2022 Unit Pelayanan Publik BBPOM Yogyakarta mendapatkan apresiasi dari Kemenpan RB sebagai unit yang telah menyelenggarakan pelayanan prima.

"Komitmen BBPOM di Yogyakarta untuk mengawal keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat terus dilakukan, baik dalam bentuk pendampingan maupur pengawasan. BBPOM di Yogyakarta senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua masyarakat yang membutuhkan layanan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News