Pemilahan Sampah di Jogja Belum Optimal, Fraksi PKS Usul Adanya Petugas Pemantau

Harianjogja.com, JOGJA--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Jogja mengusulkan adanya petugas pemantau pemilahan sampah di tiap RW di wilayah setempat untuk mendukung gerakan nol sampah anorganik. Petugas itu nantinya akan mengontrol aktivitas pemilahan sampah di setiap rumah tangga sebelum dibuang ke depo dan TPS.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo menyebut, berdasarkan pemantauan yang dilakukan di 13 depo pemilihan sampah dari tingkat rumah tangga masih belum optimal. Sampah yang dibawa ke depo sebagian besar masih tercampur. Diperkirakan upaya pemilahan dari rumah tangga masih berkisar di angka 30% sampai 50%.

BACA JUGA : Berlaku Mulai Hari Ini! Warga Jogja Dilarang Buang Sampah

"Pengawasan dari satuan perlindungan masyarakat yang berjaga di depo dengan sistem sif juga belum optimal. Mereka berjaga mulai dari siang sampai malam sejak pukul 13.00 Wib-21.00 Wib. Padahal cukup banyak warga yang buang sampah di pagi hari, sehingga sama saja tetap harus dipilah di depo," kata Cahyo dalam diskusi tematik yang digelar di DPRD Jogja, Selasa (10/1/2023).

Ia mengusulkan agar Pemkot setempat melakukan pengadaan petugas pemantau yang nantinya ditugaskan di setiap RW. Petugas itu nantinya akan melakukan pengawasan dari rumah ke rumah berkaitan dengan program nol sampah anorganik. Sebab, program nol sampah anorganik dinilainya akan optimal jika seluruh elemen rumah tangga mulai sadar dengan upaya pemilahan sampah.

"Sampah ini memang harus benar-benar terurai dari rumah tangga. Mau tidak mau yang mengontrol harus ada yang mendampingi setiap satu RW satu orang dan digaji. Anggarannya memang cukup tinggi lantaran ada ratusan RW di Jogja, tapi kami yakin itu akan efektif," katanya.

BACA JUGA : Kurangi Sampah Anorganik, Armada Pengangkut 

Di sisi lain, Cahyo menambahkan program nol sampah anorganik yang diterapkan Pemkot Jogja juga belum selaras dengan berbagai sarana prasarana pendukungnya. Misalnya keberadaan armada truk di tiap depo yang masih belum memadai dan jumlahnya yang terbatas sehingga memungkinkan pemilahan sampah yang dilakukan cenderung tercampur kembali.

"Kami juga usul agar keberadaan depo ini tidak hanya sebagai tempat transit sampah sebelum dibuang ke TPA Piyungan, tapi bisa dijadikan tempat pengolahan dengan sistem teknologi tertentu. Atau bisa seperti Bandung yang mengkaryakan warga dengan melakukan pengolahan sampah menjadi beberapa produk, mulai dari kompos, penyaring sungai, hingga barang rongsokan yang bisa diolah kembali," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News