Pendapatan Wisata Gunungkidul Dipatok Rp28,8 Miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pariwisata Gunungkidul harus bekerja lebih keras lagi dalam mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata. Pasalnya, target yang dipatok lebih tinggi karena, yakni Rp28,9 miliar di tahun ini.

Di 2022, target PAD sebesar Rp27 miliar, tapi realisasinya hanya mencapai Rp20,8 miliar atau 77,3% dari target. Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul Muhammad Arif Aldian mengatakan ada tugas berat yang berat agar PAD wisata di 2023 bisa tercapai.

Hal ini tak lepas dari target pendapatan yang harus dicapai sebesar Rp28,9 miliar. Menurut dia, penetapan sudah melalui pembahasan bersama dengan DPRD Gunungkidul.

“Sudah ditetapkan dan targetnya lebih tinggi dibandingkan dengan capaian di 2022,” kata Aldian kepada wartawan, Minggu (15/1/2023).

Ia mengakui, target PAD di 2022 tidak tercapai karena hanya mampu dipenuhi sebesar 77,3% dari target Rp27 miliar. Meski demikian, target pendapatan di tahun ini sudah diketok dan jawatannya pun berusaha agar bisa mencapainya.

BACA JUGA: Warga Tepus Gunungkidul Minum Air Hujan karena Anggap Lebih Sehat dan Enak

“Semoga dengan dicabutnya kebijakan PPKM, bisa berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisata. Mudah-mudahan di 2023 tidak ada bencana alam yang dapat berpengaruh terhadap kunjungan,” katanya.

Dinas sudah melakukan evaluasi terkait dengan capaian di 2022. Salah satunya membahas tentang PAD wisata yang tak memenuhi target.

Ia berpendapat belum tercapainya PAD disebebkan beberapa faktor, mulai dari bencana alam hidrometeorologi, gelombang tinggi. Selain itu, pandemi juga belum benar-benar pergi dan kenaikan BBM ikut memberikan andil dalam pencapaian target.

“Jangan lupa di akhir tahun juga tidak ada cuti bersama sehingga ikut memberikan pengaruh,” katanya.

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan terus melakukan pengawasan. Salah satunya menyangkut berbagai permasalahan di sektor pariwisata.

“Setiap tiga bulan sekali, kami buat rekomendasi pengawasan yang disampaikan ke bupati untuk perbaikan,” katanya.

Endah mencontohkan dalam pengawasan triwulan keempat 2022, masih ada rekomendasi tentang potensi kebocoran retribusi. Ia meminta kepada OPD terkait untuk meningkatkan pengawasan dan meminimalkan adanya oknum nakal yang berpotensi mengganggu upaya mencapai target PAD wisata.

“Tidak hanya masalah petugas penarikan yang disoroti, tapi kami juga meminta agar ada intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya penarikan. Selah satunya dengan penguatan sosialisasi e-ticketing,” katanya.

Endah menyakini dengan menekan potensi kebocoran serta upaya inovasi maupun promosi wisata secara massif, maka target PAD bisa terpenuhi.

“Jadi memang berbagai potensi kebocoran harus ditekan karena dapat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.