Rp728 Juta Disiapkan untuk Penataan Alun-Alun Wonosari

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Penataan kawasan Alun-Alun Wonosari akan dilanjutkan pada 2023 ini. Total anggaran yang dialokasikan Pemkab Gunungkidul sebesar Rp728 juta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul Hary Sukmono mengatakan, penataan kawasan Alun-Alun Wonosari sudah dilakukan sejak tahun lalu. Meski demikian, pelaksanaan belum selesai karena anggaran yang dimiliki masih terbatas.

Rencananya pembangunan akan dilanjutkan lagi di tahun ini. Hal tersebut tak lepas dari dukungan anggaran yang tertuang dalam APBD 2023.

BACA JUGA : Guru SD Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Siswi di Wonosari Hanya Disanksi Pindah Kelas

“Tahun lalu belum selesai karena yang diperbaiki baru di sisi utara. Rencananya di 2023 dilanjutkan lagi,” kata Hary, Rabu (8/2/2023).

Dia menjelaskan, pagu anggaran yang disediakan tahun ini sebesar Rp728 juta. Rencananya dipergunakan untuk pemerataan di seluruh sisi lapangan di alun-alun.

Menurut Hary, berdasarkan pengukuran yang dilakukan ada perbedaan ketinggian antara 75 centimeter hingga satu meter. “Jadi biar rata semua. Sekarang masih dalam proses persiapan untuk lelang guna menentukan rekanan yang mengerjakan,” katanya.

Mantan Sekretaris Dinas Pariwisata ini menambahkan, program untuk penataan alun-alun tidak hanya pemerataan lapangan. Pasalnya, di 2023 juga ada upaya penyusunan masterplan dan Detail Engineering Design (DED). Menurut Hary, kajian dilakukan untuk menentukan konsep dan pemetaan terkait dengan pengembangan kawasan alun-alun.

“Jadi akan dikonsep mulai dari sekarang. Terkait pembangunannya, tentu juga menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” katanya lagi.

BACA JUGA : Jadwal Pemadaman Listrik, Senin 6 Februari 2023: Wates, Wonosari,dan Sleman Kena Giliran

Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul, Sumaryanta mengatakan, tidak ada masalah berkaitan dengan penataan yang dilakukan oleh pemkab. Meski demikian, ia mengingatkan agar prosesnya harus benar-benar diperhatikan.

Ia berharap pelaksanaan tidak terlalu mendekati akhir tahun karena dapat berpengaruh terhadap proses pengerjaan di lapangan. “Jangan mepet-mepet karena dapat berpengaruh terhadap hasil. Sebab, pelaksanaan program kegiatan tidak boleh asal jadi, tapi kualitasnya juga harus dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News