Advertisement
Buntut Tunggakan Utang Pesparawi, DPRD DIY Siap Gunakan Hak Interpelasi ke Pemda DIY
Komisi D DPRD DIY menerima audiensi CV Jogja Prima Solusi atas masalah hutang Pesparawi, Rabu (1/3/2023). - Harian Jogja/Triyo Handoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY menerima audiensi CV Jogja Prima Solusi terkait dengan tunggakan utang Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) 2022 yang diinisiasi Kementerian Agama.
Komisi D DPRD DIY yang menerima audiensi tersebut menyebut siap menggunakan hak interpelasinya ke Pemda DIY yang juga terlibat menyelenggarakan Pesparawi 2022 bersama LPPD, LPPN, dan Kemenag.
Advertisement
Anggota Komisi D DPRD DIY Nurcholis Suharman menyebut Dewan dapat menggunakan hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban Pemda DIY atas masalah Pesparawi 2022.
“Di sini banyak pelaku usaha Jogja dirugikan miliaran rupiah, dalam rencana anggaran belanja juga sudah Rp68 miliar tapi dana yang ada Rp30 miliar kenapa bisa dilanjutkan,” jelasnya.
Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Jangan sampai Pesparawi mencoreng nama Jogja dan menurunkan marwah Pemda DIY, tentu masalah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya jangan mengorbankan masyarakat,” tegas Nurcholis.
Ketua Komis D DPRD DIY Koeswanto menyebut kemungkinan menggunakan hak interpelasi memang terbuka. “Kami akan telusuri masalah ini, mengingat Pemda DIY juga mengeluarkan anggaran Rp10 miliar untuk kegiatan ini,” katanya, Rabu siang.
Koeswanto menjelaskan permintaan penyelenggaraan Pesparawi 2022 di DIY juga atas kehendak Gubernur juga. “Kami ada surat permintaan penyelenggaraan Pesparawi di Jogja setelah sebelumnya di Palembang,” ujarnya.
DPRD DIY, tegas Koeswanto, akan terus mengawal masalah ini. “Kami juga sudah mengundang dua kali PT. Digsi untuk ikut audiensi ini tapi ternyata tidak hadir juga, kalau terus-terusan menyalahkan penyelenggaran masalah juga tidak selesai, karena sudah jelas pelaku usaha Jogja yang jadi korban utamanya” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Polda DIY Naikkan Status Kasus Dugaan Mafia Tanah Yang Menimpa Mbah Tupon ke Tahap Penyidikan
Plengkung Gading Jogja Masih Ditutup untuk Renovasi, Ini Penampakan Terbarunya
Advertisement
Surati Sri Sultan, Orang Tua Siswa SMP di Jogja Minta Dugaan Kebocoran Soal ASPD Diusut Tuntas
Menilik Budaya bersama Event Budaya Terbesar UGM Residence
Proses Hukum Kasus Mbah Tupon di Bantul Segera Masuk Tahap Pengadilan
Donatur Food Bank Lumbung Mataram Jogja Terus Bertambah, Ini Daftarnya
Advertisement
Tim Hukum Pemkab Bantul Dampingi Pengusutan Kasus Tanah Keluarga Bryan
Truk Bermuatan Batu Alam Kecelakaan Tunggal di Piyungan, Sopir Meninggal di Tempat
Jadwal Perpanjangan SIM Keliling di Sleman, Jumat 9 Mei 2025
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Penting Untuk Percepatan Swasembada Pangan
Jadwal Perpanjangan SIM di Kulonprogo, Jumat 9 Mei 2025
Advertisement
Rasa Aman Mahasiswa Rantau di Jogja Berkat BPJS Kesehatan
Berita Pilihan
Advertisement
Menteri PU Targetkan 66 Sekolah Rakyat Dapat Diresmikan Prabowo Juli 2025
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Petugas BPBD Bantul Evakuasi Pekerja yang Tersengat Listrik di Banguntapan
- Belasan Peserta Seleksi PPPK Tahap II di Sleman Gugur Tanpa Lalui Seleksi Kompetensi
- Pria Paruh Baya Tersengat Listrik Saat Tengah Bekerja di Banguntapan Bantul
- Pembangunan Jalan Alternatif Sleman-Gunungkidul Segmen B Segera Dimulai, Pagu Rp73 Miliar
- Luncurkan SPPG di Tridadi Sleman, Menko Muhaimin Ungkap Efek Berantai Bagi Masyarakat
Advertisement
Advertisement
