Advertisement
Lurah di Gunungkidul Dihukum 5,9 Tahun Penjara karena Korupsi Dana Desa
Suasa sidang putusan hakim atas korupsi mantan Lurah Getas, Gunungkidul dengan hukuman lima tahun dan dua bulan penjara, Kamis (16/3/2023) - Harian Jogja/Triyo Handoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA– Mantan Lurah Getas, Kapanewon Playen, Gunungkidul, Pamuji divonis bersalah atas korupsi dana desa yang dilakukannya. Pamuji diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim dengan hukuman 5 tahun 9 bulan penjara, Kamis (16/3/2023).
Selain hukuman penjara, Pamuji juga mendapat hukuman denda pidana sebesar Rp200 juta dengan subsider hukuman tiga bulan. Uang pengganti yang harus dibayarkan Pamuji atas korupsinya yang merugikan negara sebesar Rp540 juta.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
Jika Pamuji tidak membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp540 juta selama sebulan setelah putusan inkrah, maka kejaksaan berhak menyita harta bendanya. “Nanti kalau tidak dibayar uang pengganti itu ada subsider hukuman 1,5 tahun penjara,” kata Kuasa Hukum Pamuji, Supar Sarwo Putro.
Pamuji dan kuasa hukumnya mengambil sikap pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim tersebut. “Kemungkinan kami akan mengajukan banding, tapi perlu konsultasi dulu dengan yang bersangkutan,” ujar Supar.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Pamuji dengan hukuman 7 tahun dan empat bulan penjara. "Keputusan hakim memang lebih rendah dari JPU," kata Supar.
Supar menyebut jaksa tidak dapat menunjukan dengan bukti yang jelas bahwa Pamuji menikmati korupsi dana desa. “Kasus ini ada dua terdakwa, satunya mantan Staf Bendahara Kelurahan Getas, Dwi Hartanto, putusannya sudah inkrah kalau dia,” jelasnya.
Terpidana Dwi Hartanto, jelas Supar, dihukum 7 tahun dan 2 bulan penjara. “Keduanya klien saya, nanti akan kami pertimbangkan sikap selanjutnya,” pungkasnya.
BACA JUGA: Terdakwa Korupsi Stadion Mandala Krida Jogja Dituntut 9 dan 10 Tahun Penjara
Korupsi dana desa Kelurahan Getas sendiri terjadi pada 2019. Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 menyebut kerugian negara sebesar Rp627 juta.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sepekan Ramadan Harga Bahan Pokok di Sleman Mulai Turun
Jangan Coba-Coba, Produksi Petasan Bisa Dihukum Mati
Pemkab Bantul Berikan Insentif dan Kemudahan bagi Investor
Bangun 2 Pasar, Pemkab Gunungkidul Minta Bantuan ke Pusat
Advertisement
Ratusan Miliar Danais Digelontorkan untuk Membangun Desa di Jogja
Kabar Gembira! Ratusan Ribu Keluarga di Gunungkidul Bakal Terima Bansos Beras
Harga Tiket Bus di Jogja Naik Saat Lebaran, Segini Harganya
Selama Ramadan, Minat Vaksin Masyarakat DIY Menurun
Siap-Siap! Sejumlah Jalan di Sleman Ini Diprediksi Macet Saat Mudik Lebaran
Advertisement
Resmi! Dapil dan Alokasi Kursi DPRD di DIY untuk Pemilu 2024 Tidak Berubah
Bantul Dilanda Hujan dan Angin Kencang, Sebabkan 25 Titik Bencana
Tol Tersambung ke YIA, Ini Kata Pemda DIY Soal Tol jogja Cilacap
THR Bermasalah, Pekerja di Jogja Bisa Berkonsultasi ke Posko Ini
Angin Kencang Terpa Jogja, Kamis Sore, Pohon Tumbang dan Atap Rumah Ambruk
Advertisement
Sekolah di Kulonprogo Terkena Tol Jogja YIA, Bagaimana Nasib Belajar Siswa?
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Deretan Warung Sate di Seputaran Imogiri, Serbu Saat Buka Puasa!
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
