Soal Banjir, DPRD Bantul Minta Pemkab Bangun Sistem Penanggulangan Terpadu

Harianjogja.com, BANTUL–DPRD Kabupaten Bantul meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membangun sistem pengendalian banjir terpadu. Upaya ini disebut efektif untuk mencegah munculnya banjir saat hujan lebat melanda wilayah DIY secara merata.

Ketua DPRD Kabupaten Bantul Hanung Raharjo mengatakan, insiden banjir yang terjadi pada Senin (1/5/2023) kemarin tidak terlepas dari posisi geografis Bantul sebagai penyangga wilayah Sleman dan Kota Jogja.

BACA JUGA: Pelaku Penembakan Kantor MUI Tewas, Kok Bisa?

“Karena sebagai wilayah penyangga, otomatis volume air atau kapasitas aliran sungai dan selokan yang melintasi wilayah Bantul kan overload dan Bantul mau membuang juga tidak muat dan menggenang makanya jadi banjir,” ujarnya Selasa (2/5/2023).

Sejumlah faktor lain juga menjadi penyebab munculnya banjir yang berdampak ke sejumlah pemukiman dan jalan raya itu di antaranya pembangunan infrastruktur yang cukup pesat di wilayah Sleman dan Kota Jogja, sehingga serapan air tanah menjadi berkurang.

“Makanya Ketika hujan deras cukup lama seperti kemarin itu langsung banjir di mana-mana,” katanya.

Menurut Hanung, pembangunan infrastruktur mau tidak mau memang harus digenjot agar memberikan efek domino yang optimal bagi perekonomian lokal. Hanya saja, dampak atau faktor negatifnya juga harus dipikirkan oleh pemerintah daerah.

Ditambah pula dengan posisi Kabupaten Bantul yang letaknya di hilir, tentu membuat aliran air saat hujan melanda akan membuat areal pemukiman berpotensi tergenang banjir. Belum lagi dengan kapasitas saluran drainase yang kurang optimal, semakin membuat Bumi Projotamansari terancam banjir saat hujan deras.

“Kita berharap ada koordinasi yang teratur antara wilayah ini dalam rangka penanggulangan dan membangun wilayah karena konsep dan dasar membangun ini akan membangun arah agar terbentuk atau rencana tata ruang dan wilayahnya terpadu,” katanya.

Dukungan infrastruktur dapat dilakukan secara terpadu mulai dari perbaikan atau normalisasi badan sungai, peningkatan kapasitas sungai, pembangunan sistem drainase, pengadaan pompa banjir, hingga bangunan penahan penampung air sepanjang sungai.

“Bukan dalam arti secara bersamaan atau secara langsung antar Sleman, Bantul atau Jogja tapi maksudnya pembangunan infrastruktur bisa disesuaikan dengan sistem pengendalian banjir, lebih ke antisipasi,” jelas dia.

Sebelumnya sejumlah wilayah di Kabupaten Bantul dilaporkan tergenang banjir saat hujan deras melanda wilayah itu pada Senin (1/5/2023). Sedikitnya 61 kepala keluarga terdampak dengan ketinggian banjir 40 sentimeter.

Hujan dengan intensitas lebat mengakibatkan arus dari drainase di Dongkelan, Panggungharjo, Sewon dan Sungai Mbelik di Wonokromo, Pleret Bantul mengalami peningkatan debit air dan meluap ke pemukiman warga dikarenakan saluran air yang terlalu kecil.

"Tinggi genangan air akibat luapan sungai di Bantul diperkirakan sekitar 40 cm. Tidak ada korban jiwa. Kebutuhan pembersihan sumur, “ kata Manajer Pusdalops BPBD Bantul Aka Lukluk Firmansyah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.