Gunungkidul Ajukan 370 Formasi CPNS dan PPPK, Ini Rinciannya
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
Prosesi penanaman bawang merah yang memanfaatkan tanah kas desa di Kalurahan Sidoharjo, Tepus, Kamis (11/5/2023)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sedikitnya 36 keluarga kurang mampu di Kalurahan Sidoharjo, Tepus dilibatkan dalam budidaya bawang merah yang menggunakan tanah kas desa. Diharapkan dengan program ini bisa meningkatkan kesejahteraan warga yang menggelola.
Carik Sidoharjo, Heru Eko Susilo mengatakan, kalurahannya mendapatkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tata Kelelola Pertanahan dari Pemerintah DIY. Untuk pelaksanaannya, Kalurahan Sidoharjo mendapatkan danais sebesar Rp265 juta.
BACA JUGA: Imbas Maraknya Penyalahgunaan Tanah Kas Desa, Peraturan Gubernur DIY Direvisi
Dia menjelaskan, program ini dilaksanakan dengan pemanfaatan tanah desa untuk pertanian. Pada Kamis (11/5/2023) dilakukan prosesi penanaman bawang merah di daerah pesisir. “Program ini melibatkan 36 kepala keluarga yang masuk kategori kurang mampu untuk mengelola budidaya bawang merah,” kata Heru, Jumat (12/5/2023).
Ia berharap proses budidaya bawang merah berhasil sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah kas desa benar-benar diwujudkan. “Benih sudah mulai ditanam oleh warga pengelola. Mudah-mudahan hasil panen bisa maksimal,” katanya.
Senada diungkapkan oleh Lurah Sidoharjo, Evi Nurcahyani. Menurut dia, untuk pemanfaatan tanah kas desa disediakan seluas dua hektare. Selain bawang merah, juga dimanfaatkan untuk penanaman kedelai. “Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga sehingga angka kemiskinan bisa dikurangi,” kata Evi.
Dia menjelaskan, budidaya bawang merah lokasinya berada di kawasan pesisir. Untuk air, tidak ada masalah karena ada pasokan sehingga pemeliharaan dapat berjalan dengan lancar. “Memang ada potensinya dan mudah-mudahan bisa berhasil,” katanya.
Evi menambahkan, pemanfaatan tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat merupakan program yang berkelanjutan. Hal ini berarti, prosesnya tidak hanya sebatas penanaman perdana, tapi bisa terus dilaksankaan setiap waktunya.
“Nantinya sebagian keuntungan akan dikelola kalurahan untuk kegiatan lainnya. Harapannya kalau berhasil, maka warga yang ikut bisa lebih banyak lagi,” katanya.
Kepala Bidang Bina Perencanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPKP2KB) Gunungkidul, Nani Asyfiah mengarepasi adanya kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan Sidoharjo dengan Pemerintah DIY untuk memanfatkan tanah kas desa dalam rangka penganggulangan kemiskinan.
Dia berharap program terus berlanjut dengan lebih banyak melibatkan warga yang masuk kategori miskin. “Ini sejalan dengan program bupati untuk pengentasan kemiskinan. Kalurahan Sidoharjo patut diapresiasi karena aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
Yusril menyebut pencabutan suket penyetaraan ijazah Gibran merupakan pelaksanaan putusan MA dan menyoroti dampaknya terhadap jabatan wapres.
Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat pengunduran diri Gibran. Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan calon wapres.
Presiden Prabowo memanggil Yusril ke Istana untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden.
DIY kekurangan 1.653 guru sekolah negeri. Keterbatasan anggaran membuat perekrutan baru belum memungkinkan pada 2027.
Pemkab Bantul menggelar Orientasi Nilai-Nilai bagi Pelajar 2026 di SMA Negeri 1 Sanden sebagai upaya memperkuat karakter dan mencegah kenakalan remaja.