1,56 Juta Penumpang Gunakan KA Bandara YIA, Layanan PSO Jadi Pilihan
Sebanyak 1,56 juta penumpang menggunakan KA Bandara YIA hingga Juli 2026. Sekitar 1 juta penumpang memilih layanan PSO.
Tanah Kas Desa - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JOGJA–Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY terus melakukan upaya penyelidikan terhadap kasus penggunaan tanah kas desa (TKD) tanpa izin yang ada di Caturtunggal, Depok, Sleman. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan tanah kas desa kepada pemiliknya yaitu Kraton Jogja (Ngayogyakarta Hadiningrat).
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Muhammad Anshar menyampaikan pihaknya memiliki tugas untuk mengembalikan TKD yang dimanfaatkan tanpa izin, serta penyalahgunaan tanah kas desa kepada pemiliknya yakni Kraton Jogja.
Setelah tanah tersebut kembali ke pemiliknya, Anshar menyerahkannya kepada pemilik tanah, yaitu Kraton Jogja di bawah kekuasaan Sri Sultan HB X.
“Tujuan kami melakukan proses [hukum] ini kan mengembalikan tanah ke Sultan. Jadi nanti kalau sudah kami kembalikan mangga terserah kebijakan Sultan, mau dikembalikan semula, mau diratakan atau tetap seperti itu, kami kembalikan ke Sultan,” katanya, Rabu (17/5/2023).
Hingga kini Kejati DIY telah melakukan pemeriksaan terhadap 43 saksi terkait dengan kasus pemanfaatan tanah kas desa tanpa izin yang diduga dilakukan tersangka RS Direktur PT Deztama Putri Sentosa.
BACA JUGA: Kejati DIY Ungkap Alasan Lurah Caturtunggal Jadi Tersangka Mafia Tanah Kas Desa
Dari saksi yang diperiksa, Anshar menyampaikan pihaknya telah memanggil pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman, Dispertaru DIY, Satpol PP DIY, perangkat Kalurahan Caturtunggal, dan perangkat Kapanewon Depok.
Menurut Anshar bagaimana nasib hunian yang telah berdiri di atas tanah kas desa merupakan kebijakan Raja Kraton Jogja, Sri Sultan HB X sebagai pemilik tanah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 1,56 juta penumpang menggunakan KA Bandara YIA hingga Juli 2026. Sekitar 1 juta penumpang memilih layanan PSO.
Kemnaker mencatat 43.805 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Juli 2026. Jawa Barat tertinggi dengan 8.830 pekerja.
Bank Jateng secara resmi dinobatkan sebagai Yearly Excellent Performance Bank 2026 dalam ajang 31st Infobank Award 2026
DPRD Bantul mendorong penurunan kelas Jalan Parangtritis agar retribusi wisata pantai selatan bisa dikelola lebih maksimal.
PT Sharp Electronics Indonesia kembali menghadirkan program pemberdayaan masyarakat melalui Sharp Hydro Heroes. Kali ini, program berbasis pertanian modern ter
PP Nomor 26 Tahun 2026 membuka peluang PPPK dosen menjadi PNS. Cek syarat, kriteria, dan tiga tahap seleksi yang harus dilalui.