Menteri Nadiem Makarim Sebut ASPD Tak Sinkron dengan Kurikulum Merdeka, DPRD dan Disdikpora DIY Membantah

Harianjogja.com, JOGJA—Saat berkunjung ke Jogja, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) menyebut asesmen standardisasi pendidikan daerah (ASPD) yang diterapkan di DIY tidak sinkron dengan kurikulum Merdeka Belajar.

Hal ini dibantah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardoyo dan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana.

Didik menyebut penerapan ASPD di DIY sudah mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. “Dalam kurikulum itu kan mendorong siswa dalam literasi bacaan, literasi numerasi, dan literasi sains. Semuanya ada dalam materi ujian ASPD, jadi tidak bertentangan,” katanya kepada harianjogja.com, Rabu (31/5/2023).

Pelaksanaan ASPD selama tiga tahun terakhir, menurut DIdik, didukung semua pihak. “Masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, Dewan Pendidikan, akademisi mendukung ini. Karena hasil ASPD untuk SMP dijadikan dasar untuk masuk SMA/SMK. Soalnya penerimaan peserta didik baru [PPDB] SMA/SMK ini tidak bisa hanya dengan zonasi saja dalam pelaksanaannya, kalau zonasi saja menimbulkan kegaduhan masyarakat,” katanya.

Sedangkan menurut Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, ujian ASPD diperlukan untuk menjamin kualitas pendidikan DIY bisa merata dan memiliki tolak ukur bersama. Dia menegaskan bahwa DIY merupakan daerah yang kecil tetapi memiliki visi untuk terus menjadi daerah unggulan pendidikan tingkat nasional.

“Daerahnya kecil, kami pengin antara kabupaten/kota ini tidak jomplang kualitas pendidikannya, cara mengetahui tingkat ketersenjangannya seperti apa kan lewat assesement bersama yaitu ASPD,” jelasnya, Rabu (31/5/2023).

BACA JUGA: Selamat! Tiga Siswa SMA Jogja Ini Bakal Jadi Paskibraka di Istana Negara

Menteri Nadiem yang menyebut ASDP tidak sinkron dengan program kurikulum Merdeka Belajar, jelas Huda, perlu mendalami lagi karakter DIY. “Tidak bisa semua daerah harus sama, ini bagian dari otonomi dan lokalitas daerah. Saya kira program ASPD juga tidak bertentangan dengan program pusat,” katanya.

Huda menceritakan setelah Meteri Nadiem menghapus ujian nasional (UN) pada 2021 silam, Dinas Pendidikan DIY dan kabupaten/kota merembuk sistem bersama agar kualitas pendidikan di DIY tetap terjaga kualitasnya.

"Tidak ada pertentangan ASDP dengan pusat juga, sama-sama melengkapi satu sama lain malahan. Sekolah-sekolah ini juga sudah menerapkan kurikulum itu dengan baik," ujarnya.

BACA JUGA: Program Metaverse UAJY, Kuliah Bisa seperti Main Gim

Dijalankan Tanpa Peraturan Khusus

Soal tidak adanya peraturan daerah khusus soal ASPD, lanjut Huda, karena masih terus dievaluasi. “Setiap tahun Dinas Pendidikan ini selalu mengevaluasi, agar semakin baik pelaksananya. Memang belum ada Perda, tapi bukan berarti tidak sah. Nanti kalau pelaksanaannya sudah maksimal dan tersistem dengan baik, tidak menutup kemungkinan ada Perdanya,” ucapnya.

Huda juga menyentil kebijakan Pemerintah Pusat di mana tiap ganti menteri ganti kebijakan. “Ini juga perlu disoroti soal ganti menteri ganti kebijakan, ini yang dirugikan daerah sebagai pelaksananya. Kami tidak ingin seperti itu, apalagi ini sektor pendidikan yang sangat penting,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News