Lahan Kian Sempit dan Mahal, Tren Jumlah Kepemilikan Rumah Terus Menurun

Harianjogja.com, JOGJA—Jumlah kepemilikan rumah mengalami tren menurun di tahun-tahun mendatang. Selain disebabkan karena lahan kian sempit dan mahal, juga kalangan muda lebih sennag menyewa rumah.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III (DIY-Jateng) Salahudin Rasjidi mengatakan jumlah rumah tangga akan meningkat sekitar 18,28 juta dari sebelumnya di 2020 di angka 72,79 juta menjadi 91,23 juta di 2045 mendatang. Hal ini menjadi tantangan cukup berat, setiap tahun rumah tangga baru tumbuh antara 700.000 hingga 800.000 per tahun. Otomatis keberadaan rumah tangga baru ini akan membutuhkan tempat tinggal.

BACA JUGA : Ingin Punya Rumah di Jogja? Cek Layanan Tambahan

Jumlah kepemilikan rumah juga akan meningkat 8,45 juta, namun jika dilihat dari sisi proporsi kepemilikan rumah justru menurun dari 82% kepemilikan rumah di 2020 menjadi 75% di 2045 mendatang.

“Ke depan diperkirakan kepemilikan rumah ini akan menurun, karena lahan semakin susah. Walaupun tempat tinggal itu tidak harus dimiliki, tetapi punya tempat tinggal yang nyaman, layak, tetapi belum tentu itu menjadi milik penghuni,” katanya dalam diskusi Lecturer Morning bertajuk Membangun Kampung dan Cetak Biru Perumahan Indonesia, di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII, Selasa (30/5/2023).

Ia mengatakan saat ini sudah mulai tren di kalangan milenial malas membeli rumah, mereka bahkan merasa lebih nyaman menyewa apartemen yang dekat dengan aktivitas mereka. Dibandingkan harus membeli rumah yang jauh dari tempatnya bekerja sehingga membutuhkan transportasi yang lebih memadai.

“Jadi tren kepemilikan rumah ini akan menurun ke depan,” ujarnya.

Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah kategori bebas sewa atau menumpang meningkat signifikan di angka 7,87 juta yang secara proporsi akan meningkat dari 8% di 2020 menjadi 15% di 2045 mendatang.  Backlog juga meningkat dari 17% di 2020 menjadi 25% di 2045 mendatang.

“Jadi masih banyak rumah tangga kita yang tidak memiliki rumah layak huni. Sehingga rumah tangga yang butuh rumah ini setiap tahun bertambah, yang sudah ditangani banyak tetapi ternyata masih belum tuntas, ini akan jadi evaluasi ke depan, seperti apa penanganannya,” ujarnya.

BACA JUGA : Bermasalah, Tanah Kas Desa di Condongcatur

Ia mengakui persoalan hunian ini menjadi makin pelik di wilayah DIY. Karena harga tanah di Jogja sangat mahal dibandingkan daerah lain. Selain mahal, tanah yang layak untuk dibangun tempat tinggal juga susah dicari karena dikuasai beberapa pihak. Jika pun ada lahan yang bsia dibeli itu pun lokasinya sangat jauh dari perkotaan.

“Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah ini kesulotan memiliki rumah di Kota Jogja, sementara UMR dan UMP juga termasuk rendah dibandingkan provinsi lain. Makin sulit MBR memiliki rumah, lahan menjadi faktor dan perlu menjadi pemikiran Bersama,” katanya.

Dekan FTSP UII Ilya Fajar Maharika mengatakan diskusi melibatkan dosen serta praktisi dari masyarakat maupun Lembaga pemerintah itu digelar rutin di FTSP UII. Melalui diskusi tersebut banyak hal yang bisa ditindaklanjuti baik dari sisi pemerintah maupun kampus sebagai pihak yang melakukan kajian.

“Dari beberapa diskusi yang sudah digelar memunculkan sejumlah ide dan masukan yang diharapkan bisa menjadi referensi bagi pembangunan ke depan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News