Ada 20% Dokumen Bacaleg DIY Meragukan, Salah Satunya soal Legalisasi Ijazah

Triyo Handoko

Rabu, 07 Juni 2023 - 18:07 WIB

Arief Junianto

Ada 20% Dokumen Bacaleg DIY Meragukan, Salah Satunya soal Legalisasi Ijazah

Ilustrasi ijazah - JIBI

Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY tengah melakukan verifikasi administratif pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) tingkat DPRD DIY. Dalam proses verifikasi itu, KPU menemukan dokumen-dokumen bacaleg yang meragukan.

Dokumen-dokumen meragukan tersebut seperti legalisasi ijazah bacaleg yang berbeda antara alamat instansi yang mengeluarkannya dengan yang tertera di dokumen.

“Ada juga yang tidak terbaca dengan baik dokumennya sehingga kami ragu untuk memutuskan dokumen tersebut memenuhi syarat atau tidak,” jelas Ketua Divisi Penyelenggaraan Pemilu KPU DIY, Moch Zaenuri Ikhsan pada Rabu (7/6/2023).

Untuk memastikan dokumen tersebut absah, KPU akan memanggil instansi terkait untuk memverifikasinya. “Misalnya kalau ijazah SMA kami akan panggi Disdikpora DIY atau Kemenag DIY yang mengetahui dokumen tersebut, sedangkan dokumen lain mengikuti instansinya,” ujar Zaenuri.

Verifikasi dokumen terhadap instansi terkait, jelas Zaenuri, dilakukan KPU DIY pada minggu depan. “Nanti mereka kami panggil ke kantor, jika ada yang berhalangan lusa minggu depan kami yang mendatangi instasinya karena ini berkejaran dengan waktu, tenggatnya 23 Juni rampung verivikasinya,” ujarnya.

Zaenuri menakar sekitar 20% dokumen administratif bacaleg dalam status meragukan. “Sementara yang memenuhi syarat sekitar 30 persen tetapi itu perkiraan saja, karena belum dihitung pastinya,” katanya.

Verifikasi administratif dokumen bacaleg, lanjut Zaenuri, dikerjakan oleh lima tim di KPU DIY. “Ada lima tim semuanya bekerja memverifikasi dokumen yang ada, nanti kami akan umumkan ke partai politik agar membenahi dokumen yang belum memenuhi syarat, ada tahap masa perbaikan,” ucapnya.

Menanggapi sistem pemilu antara proporsional terbuka dan tertutup yang belum tentu, Zaenuri mengaku tak terganggu. “Soal sistem proporsional tertutup atau terbuka tidak mengganggu kerja verifikasi administrasi ini, karena kami bekerja sesuai perundang-undangan yang ada saja."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News