Advertisement
Ada 20% Dokumen Bacaleg DIY Meragukan, Salah Satunya soal Legalisasi Ijazah
Ilustrasi ijazah - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY tengah melakukan verifikasi administratif pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) tingkat DPRD DIY. Dalam proses verifikasi itu, KPU menemukan dokumen-dokumen bacaleg yang meragukan.
Dokumen-dokumen meragukan tersebut seperti legalisasi ijazah bacaleg yang berbeda antara alamat instansi yang mengeluarkannya dengan yang tertera di dokumen.
Advertisement
“Ada juga yang tidak terbaca dengan baik dokumennya sehingga kami ragu untuk memutuskan dokumen tersebut memenuhi syarat atau tidak,” jelas Ketua Divisi Penyelenggaraan Pemilu KPU DIY, Moch Zaenuri Ikhsan pada Rabu (7/6/2023).
Untuk memastikan dokumen tersebut absah, KPU akan memanggil instansi terkait untuk memverifikasinya. “Misalnya kalau ijazah SMA kami akan panggi Disdikpora DIY atau Kemenag DIY yang mengetahui dokumen tersebut, sedangkan dokumen lain mengikuti instansinya,” ujar Zaenuri.
Verifikasi dokumen terhadap instansi terkait, jelas Zaenuri, dilakukan KPU DIY pada minggu depan. “Nanti mereka kami panggil ke kantor, jika ada yang berhalangan lusa minggu depan kami yang mendatangi instasinya karena ini berkejaran dengan waktu, tenggatnya 23 Juni rampung verivikasinya,” ujarnya.
Zaenuri menakar sekitar 20% dokumen administratif bacaleg dalam status meragukan. “Sementara yang memenuhi syarat sekitar 30 persen tetapi itu perkiraan saja, karena belum dihitung pastinya,” katanya.
Verifikasi administratif dokumen bacaleg, lanjut Zaenuri, dikerjakan oleh lima tim di KPU DIY. “Ada lima tim semuanya bekerja memverifikasi dokumen yang ada, nanti kami akan umumkan ke partai politik agar membenahi dokumen yang belum memenuhi syarat, ada tahap masa perbaikan,” ucapnya.
Menanggapi sistem pemilu antara proporsional terbuka dan tertutup yang belum tentu, Zaenuri mengaku tak terganggu. “Soal sistem proporsional tertutup atau terbuka tidak mengganggu kerja verifikasi administrasi ini, karena kami bekerja sesuai perundang-undangan yang ada saja."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Antisipasi Kemarau, Pemkab Sleman Siapkan Pompanisasi
Soal Pembebasan Lahan untuk IKN dan PSN, AHY: Tidak Boleh Asal Gusur
Ramai Aksi Lempar Sampah ke Truk, Pemkot Jogja Sebut Kesadaran Warga untuk Buang Sampah Tinggi
Pembangunan ITF Bawuran Capai 40 Persen, Pemkab Optimis Rampung Mei 2024
Advertisement
Warga Terluka Saat Berdesak-desakan Buang Sampah di Depo Purawisata Jogja
BPBD DIY Mewaspadai Lonjakan Pembuangan Sampah ke Sungai Imbas TPA Piyungan Ditutup
Harga Tiket Masuk Terbaru Kids Fun dan Jam Buka
Pencurian Ternak di Kulonprogo Marak, 5 Kambing Hilang dalam Semalam
Anggota DPR RI Sebut Perlu Ada Honor untuk Pengambil Sampah Rumah Tangga di Jogja
Advertisement
Bupati, Wakil Bupati hingga Lurah Ambil Formulir Pendaftaran Pilkada 2024 di Kantor PDIP Bantul
Biro PIWPP Setda DIY Gencarkan Kampanye Tolak Korupsi
Petahana Berpeluang Maju Bareng di Pilkada Gunungkidul, Bupati Sunaryanta: Semua Tergantung Partai
Muncul Poster Ancaman Siksa Kubur bagi Pembuang Sampah Sembarangan, Ini Penjelasan DLH Bantul
Warga Kulonprogo Ajukan Gugatan Disebut Nonpribumi Saat Balik Nama Sertifikat, Sidang Ditunda Lagi
Advertisement
Netralitas ASN dalam Pilkada Sleman 2024 Bakal Diawasi Ketat
Berita Pilihan
Advertisement
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Muncul Aksi Unjuk Rasa di Kantor KPU DIY
- Danais Kembali Dikucurkan untuk Mendukung Program Becak Listrik di 2024
- Heroe Poerwadi Kumpulkan Berkas Pendaftaran Cawali ke DPD Golkar Kota Jogja
- Kereta Api Terlambat, Daops 6 Yogyakarta Minta Maaf
- PENINGKATAN KAPASITAS SDM WISATA: Dispar DIY Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Event
Advertisement
Advertisement
