Advertisement
Robinson Keberatan dengan Dakwaan soal Tanah Kas Desa, Pengacara Janjikan Materi Eksepsi Menarik
Penasihat hukum Robinson, Agung Pamula Ariyanto (baju putih) seusai sidang pelanggaran tanah kas desa di Pengadilan Tipikor Jogja, Senin (12/6/2023). - Harian Jogja/Triyo Handoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Terdakwa penyalahgunaan pemanfaatan tanah kas desa, Robinson Saalino, menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), Senin (12/6/2023). Nota keberatan atau eksepsi akan dibacakan penasihat hukum pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pekan depan.
"Tim penasihat hukum mengajukan keberatan, untuk itu majelis memberikan waktu selama satu pekan untuk menyiapkan nota keberatan. Sidang selanjutnya soal pembacaan keberatan dilakukan Senin depan [19/6/2023]," kata Ketua Majelis Hakim, M Djauhar Setyadi, yang memimpin sidang perdana kasus tanah kas desa di Pengadilan Tipikor Jogja, Jogja (12/6).
Advertisement
Penasihat hukum Robinson, Agung Pamula Ariyanto, menjanjikan materi eksepsi yang diajukan pekan depan bakal menarik. “Kami tidak akan sajikan eksepsi yang an sich hukum formil atas surat dakwaan, tapi juga ada materi-materi akademis untuk mendukung keberatan itu,” ujarnya.
Agung menolak menginformasikan poin apa saja yang jadi materinya dalam eksepsi nanti.
Dia tidak akan menggunakan bukti berita acara penyerahan tanah kas desa yang dilakukan Robinson pada akhir 2022 kemarin. “Tidak, itu materi pembuktian. Kami fokus ke materi formilnya saja dalam eksepsi nanti, yang didukung dengan materi akademisi,” tegasnya.
Sebelumnya, Agung menjelaskan ada kejanggalan dalam penetapan Robinson sebagai tersangka yaitu penghitungan kerugian negara yang tidak dilakukan BPK. “Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No.4/2016, BPK yang berwenang menghitung kerugian negara dalam pidana korupsi. Kami sudah bersurat ke BPK, mereka menjawab tidak melakukan audit atas masalah ini,” kata dia Mei akhir lalu.
Kejanggalan lainnya, menurut Agung, mekanisme penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah kas desa sudah diatur dalam Pergub DIY No.34/2017. “Dalam Pergub tentang Pemanfaatan TKD dijelaskan kalau ada sengketa diselesaikan dengan mediasi sampai penyerahan kembali TKD, dan klien kami sudah mengembalikannya akhir 2020 lalu,” katanya saat ditemui di Lembah UGM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Beton Barrier Tol Jogja-Solo-YIA Paket 2.2 Rampung Dipasang di Sisi Timur Simpang Kronggahan Sleman
Satpol PP DIY Andalkan Jaga Warga Perangi Berita Hoaks
LPS Ajak Talenta Muda Indonesia Bergabung dalam Peran Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan
Pengurus Daerah Filatelis DIY Baru Dilantik, Ini Susunannya
Advertisement
Kabar Gembira! Dinkes Bantul Bakal Tambah Puskesmas Pembantu di 2 Wilayah Ini
Bansos Pangan Dibagikan Lagi di Kulonprogo, Diterima 57 Ribu Lebih Keluarga
4 Peti Kubur Batu Masa Prasejarah di Paliyan Ditemukan, 2 Direkomendasikan Jadi Cagar Budaya
Hantam 7 Tambak Udang di Kulonprogo, Gelombang Tinggi Picu Abrasi Sepanjang 20 Meter
APK Dirusak, Tim Kustini-Sukamto Wadul ke Bawaslu Sleman
Advertisement
Realisasi Penerimaan PBB Kota Jogja Hingga Oktober Capai 99,9%
Hari Kedua Pelatihan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi, Pentingnya Sinergi Stakeholder
Tiga Bangunan KAI Disebut Bakal Terdampak Proyek Tol Jogja-YIA, Ini Detailnya
Lagi, Bawaslu Gunungkidul Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
Kemenkumham DIY Perkuat Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Advertisement
Materi Debat Pilkada Kulonprogo 2024 Disusun KPU Bersama Pakar dan Organisasi
Berita Pilihan
Advertisement
Kemenag Buka Pelatihan Santri Jadi Content Creator dan Mahir AI, Ini Link Pendaftarannya!
Advertisement
Komunitas Vespa di Jogja Memulai Perjalanan ke Sabang Demi Mendapatkan Biji Kopi Lokal Setiap Daerah
Advertisement
Berita Populer
- Mengatasi Sampah di Pasar, Pemkab Bantul Menyiapkan TPS Sementara di Angkruksari
- Jadwal Debat Pilkada Sleman Berubah Tiga Kali
- Begini Dampak Toxic Masculinity bagi Keberlangsungan Rumah Tangga
- Pemkab Sleman Gencarkan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia untuk Cegah Stunting
- Pelatihan HUL Perkuat Pengelolaan Sumbu Filosofi
Advertisement
Advertisement
