Pelebaran Jalur Cinomati Bantul Terkendala Tanah Enclave Milik Kraton Surakarta

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul belum bisa melanjutkan pelebaran jalur Cinomati karena dalam pembebasan lahan di sepanjang jalur tersebut terkendala oleh tanah enclave. Padahal Pemkab sudah berkomitmen untuk memperlebar jalur Cinomati sejak 2019 lalu dan target selesai tahun ini.

Bukti keseriusan Pemkab tersebut salah satunya pada 2022 menganggarkan untuk pembebasan lahan sebesar Rp7,8 miliar dari total kebutuhan Rp30 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). Namun realisasinya sampai akhir tahun lalu hanya R173 juta atau 2,22%.

Bupati Bantul Abdu Halim Muslih mengakui tidak terealisasinya anggaran pembebasan lahan karena di sepanjang jalur Cinomati dinemukan tanah enclave. “Cinomati kita berkomitmen anggaran sudah tersedia itu kan bukti Pemkab komitmen perbaiki jalur Cinomati. Enggak tanggung-tanggung rencana kita lebarkan, yang terlalu curam itu dikepras agar jangan sampai terjadi kecelakaan,” kata Halim, Rabu (14/6/2023).

BACA JUGA : Sultan Jogja Akan Tuntut Pengembang yang Bangun

Namun demikian pihaknya menemui kendala dan kendala tersebut bukan datang dari Pemkab tapi dari luar Pemkab, yakni tanah enclave yang tidak bisa dibebaskan. Halim menjelaskan tanah inclave adalah tanah milik Kraton Kasunanan Surakarta yang ada di DIY yang sebagian besar ada di wilayah Kapanewon Imogiri, Pleret, dan Dlingo.

Ia mengatakan tanah enclave tersebut statusnya belum jelas. “Siapa yang menguasai tanah enclave apakah Pemda DIY, apakah Kraton Kasunanan Surakarta, atau apakah Kraton Kasultanan Ngayogyakarta,” ujarnya.

Menurutnya, tanah enclave yang saat ini digarap oleh warga tersebut tidak bisa dibeli oleh Pemkab karena Kraton Kasunanan Surakarta tidak menjualnya. Pemda DIY juga tidak menguasai lahan tersebut. “Problem itulah yang sedang kami cari penyelesaiannya. Kalau jelas dijual sudah kita beli dari dulu,” ucapnya.

Halim tidak menampik rencana pelebaran jalur Cinomati sudah sejak 2019 lalu dan ditarget selesai pada 2023 ini. Pemkab hanya berkewajiban untuk membebaskan lahannya. Sementara pembangunan jalannya nanti akan dilakukan oleh Pemda DIY. Namun gara-gara tanah enclave sehingga target tidak tercapai.

Sebagaimana diketahui ada tiga ruas jalan di jalur Cinomati yang akan dilebarkan masing-masing dua meter di kiri dan kanan jalan. Sementara lebar jalan yang saat ini eksisting lebarnya empat meter. Total lahan yang akan dibebaskan mencapai sekitar 42.267 meter persegi.

Ada tiga ruas jalan yang dilebarkan di jalur tersebut, yakni ruas jalan Bawuran-Wonoleleo sepanjang 1.775 meter, Piyungan-Wonolelo sepanjang 1.225 meter, dan ruas jalan Terong-Wonolelo sepanjang 2.659 meter. Sementara kebutuhan anggaran pelebaran jalan sebesar Rp30 miliar.

Halim berujar jalur Cinomati penting dilebarkan dan diperbaiki karena jalur tersebut ramai dilalui wisatawan yang akan berkunjung ke obyek wisata di wilyah Dlingo. Selain ramai dilalui wisatawan, ia meyakini jalur tersebut bakal membawa dampak peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

BACA JUGA : Ini Daftar Lokasi Pelanggaran Tanah Kas Desa di DIY

Anggota DPRD Bantul, Arif Haryanto mendorong Pemkab Bantul untuk membangun komunikasi intensif dengan sejumlah pihak, terutama dengan Kraton Kasunanan Surakarta untuk menyelesaikan persoalan lahan enclave. “Sebab pembangunan jalur Cinomati belum bisa direalisasikan sebelum lahannya terbebaskan semua,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.