Drainase Pasar Gamping Tersumbat, Pedagang Minta Segera Diperbaiki
Drainase Pasar Gamping, Sleman, dinilai perlu segera diperbaiki untuk mencegah genangan air yang berpotensi mengganggu aktivitas pedagang saat musim hujan.
Asisten Perwakilan ORI DIY, Muhammad Rifki saat mendatangi SMKN 3 Jogja, Senin (3/7/2023)./Harian Jogja-Stefani Yulindriani
Harianjogja.com, JOGJA—Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY menyambangi SMKN 3 Jogja setelah mendapatkan laporan dugaan jual beli seragam untuk siswa baru di sekolah tersebut.
Asisten Perwakilan ORI DIY, Muhammad Rifki menyampaikan atas laporan tersebut, pihaknya mengklarifikasi kepala sekolah tersebut.
“Kami menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya proses pengadaan seragam. Tadi kami sudah melakukan komunikasi, klarifikasi, dan wawancara dengan sekolah dan pihak terkait,” kata dia di SMKN 3 Jogja, Senin (3/7/2023).
Rifki menyampaikan dari laporan tersebut pembelian 15 item bahan seragam dan atribut sekolah dipatok dengan harga Rp1,7 juta hingga Rp1,8 juta.
Dari laporan tersebut, menurut Rifki pihak sekolah menyampaikan bahwa pembelian seragam tersebut tidak wajib.
Dengan adanya ketidaksesuaian antara laporan masyarakat dengan klarifikasi yang disampaikan pihak sekolah, menurut Rifki, pihaknya akan berkomunikasi kembali dengan pelapor. “Tentu kami akan komunikasi lagi dengan yang melapor, hasil dari yang kami dapatkan sekarang, kami akan mencocokkan keterangan awal dengan apa yang kita dapat hari ini,” katanya.
BACA JUGA: Ditarik Biaya Seragam Rp1,3 Juta saat Anaknya Diterima di SMP Negeri, Orang Tua Siswa: Tak Masalah!
Dia menyampaikan ORI DIY telah menerima puluhan aduan jual beli seragam selama PPDB kal ini, namun hingga saat ORI DIY baru memeriksa empat sekolah.
“Yang saya tahu, karena kami belum mengumpulkan secara keseluruhan, di SMKN 3 Jogja, di SMAN 8 Jogja, SMPN 2 Srandakan, dan SMPN 1 Bambanglipuro,” katanya.
Dia pun menyampaikan ORI DIY akan menindaklanjuti laporan lain, apabila laporan tersebut mencantumkan alat bukti. “Ya selama minimal ada alat bukti, kalau tidak, kalau cuma dugaan, kami juga kesulitan untuk menelusuri,” katanya.
Sementara Kepala SMKN 3 Jogja, B. Sabri menegaskan sekolahnya tidak pernah mewajibkan siswa untuk membeli seragam di sekolah.
“Saya tahunya seragam memang disediakan oleh koperasi siswa dan guru karyawan, tetapi tidak ada paksaan, mau pesan silakan, enggak mau [beli] ya enggak apa-apa, mau beli separuh ya boleh, enggak yo enggak apa-apa. Bahkan kalau tidak mampu silahkan bilang ke saya biar nanti dibantu,” katanya.
Dia pun menyampaikan pembelian seragam tersebut tidak diwajibkan. Menurutnya, siswa dapat membeli seragam di luar sekolah juga, namun untuk atribut sekolah, karena tidak dijual secara umum, maka siswa dapat membeli di sekolah.
Menurutnya, apabila siswa tidak dapat melakukan pembayaran secara lunas, maka pembelian dapat dicicil. “Pesan dulu, ambil barang dulu, bayarnya belakangan ya bisa,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Drainase Pasar Gamping, Sleman, dinilai perlu segera diperbaiki untuk mencegah genangan air yang berpotensi mengganggu aktivitas pedagang saat musim hujan.
Kemendiktisaintek memperketat pengawasan jurnal ilmiah nasional untuk mencegah jurnal predator dan menjaga integritas akademik.
BPS mencatat kemiskinan Gunungkidul turun menjadi 13,27% pada 2026. Namun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.
Pemerintah menyiapkan sekitar 150.000 formasi CPNS 2026. Pengumuman ditargetkan November dengan prioritas sejumlah program pemerintah.
Wamenkum Edward Omar Hiariej menegaskan penarikan kendaraan oleh debt collector harus mengikuti prosedur hukum dan tidak boleh dilakukan secara paksa.
Syahganda Nainggolan menyebut Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandangan, termasuk dari orang dalam pemerintahan.