Advertisement
1.200 UMKM Jogja Ditargetkan Punya Sertifikasi Halal
Suasana penyerahan simbolis sertifikat halal oleh Sekda Jogja Aman Yuriadijaya pada pelaku UMKM di wilayahnya, Rabu (27/7/2023). - Dok Pemkot Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja berusaha menambah jumlah pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) diwilayahnya memiliki sertifikat halal. Tahun ini Pemkot Jogja menargetkan 1.200 UMKM memiliki sertifikat tersebut.
Realisasi target tersebut terus diupayakan, terutama dengan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Jogja. Sekretaris Daerah (Sekda) Jogja Aman Yuriadijaya menyebut sertifikat halal penting dimiliki pelaku UMKM Jogja agar dapat meperluas pangsa pasar produknya.
Advertisement
BACA JUGA : Produk UMKM Pedesaan Perlu Didaftarkan Sertifikasi Halal
Pemkot Jogja, jelas Aman, terus memfasilitasi UMKM diwilayahnya untuk mendapat sertifikat tersebut terutama dengan membuka konsutasi gratis. “Sertifikat halal adalah kunci utama pemasaran produk, apalagi sekarang jadi syarat ekspor dengan target negara-negara muslim,” ujarnya, Rabu (27/7/2023) kemarin.
Selain memperluas pangsa pasar, menurut Aman, sertifikat halal juga dapat meningkatan daya saing produk UMKM dari Jogja. “Apalagi 2024 nanti semua produk makanan dan minuman harus semuanya memiliki sertifikat halal, makanya kami terus mendorong pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi,” katanya.
Kepala BPJPH Kemenag Jogja Handri Kusuma terus melakukan pendampingan pelaku UMKM untuk memenuhi target sertifikasi halal sebanyak 1.200 produk tersebut. “Akselerasi sertifikasi halal sudah kami gencarakan dengan baik, seperti kini kami secara simbolis membagikan 10 pelaku UMKM sertidikat halal,” katanya..
Handdri menjelaskan dalam proses akselerasi sertifikasi halal ini akan mempriritaskan UMKM dalam bidang kuliner. “Karena produk kuliner memang ditargetkan untuk diperbanyak sertifikasi halalnya,” jelasnya.
BACA JUGA : Raih Sertifikat Halal, Lawson Makin Mantap Sediakan Produk Berkualitas dan Halal
Selain pendampingan, jelas Handdri, BPJPH Kemenag akan berkooridnasi dengan Pemkot Jogja untuk memenuhi target tersebut. “Koordinasi akan diintesifkan agar target dapat tercapai dengan cara yang efektif, terutama dengan Dinas Koperasi dan UKM Jogja,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal dan Rute Trans Jogja yang Melewati Sejumlah Tempat Wisata
8 KK Asal Sleman Diperkirakan Berangkat ke Lokasi Transmigran Akhir Tahun Ini
Jadwal dan Titik Penjemputan Bus Sinar Jaya dari Jogja ke Parangtritis, Sabtu 19 Juli 2025
Jadwal Layanan SIM Keliling di Kulonprogo, Sabtu (19/7/2025)
Advertisement
Jadwal Layanan SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini (19/7/2025)
Jadwal Bus DAMRI Jogja Semarang PP, Sabtu 19 Juli 2025
Jadwal KRL Jogja Solo Akhir Pekan Ini 19-20 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Jadwal KA Prameks Jogja Kutoarjo Hari Ini (19/7/2025)
Advertisement
Jadwal KA Bandara YIA Hari Ini, Sabtu 19 Juli 2025
Hasil Monitoring Beras di Jogja, Belum Ditemukan Penyimpangan
Masih Merugi, DPRD Dorong PDAB Tirtatama Jadi Penopang Ketahanan Air di DIY
Kebutuhan BBM 2,1 Juta Liter Per Tahun, DIY Belum Berencana Dirikan SPBU Nelayan
BPBD Gunungkidul Mulai Petakan Dampak Kekeringan di Musim Kemarau Tahun Ini
Advertisement
Sebentar Lagi Jatuh Tempo, Pembayaran PBB P2 di Sleman Baru Mencapai Rp56 Miliar dari Target Rp80 Miliar
Berita Pilihan
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Gunungkidul, Warga Diberikan Bantuan Indukan Ayam Petelur
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
Advertisement
Advertisement
