Evaluasi KTR di Jogja, Tim Temukan Ada Lokasi Tanpa Tanda Larangan Merokok
Pemkot Jogja mengevaluasi penerapan KTR di 115 lokasi. Sejumlah tempat masih ditemukan belum memenuhi indikator Perda No.2/2017.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyerahkan Surat Usulan Remisi Umum kepada Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto di Kompleks Kepatihan, Senin (14/8/2023)./Harian Jogja-Stefani Yulindriani Ria
Harianjogja.com, JOGJA—Jelang HUT RI tahun 2023, sebanyak 1.363 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) DIY diusulkan menerima Remisi Umum Kemerdekaan RI Tahun 2023. Di antara mereka ada narapidana kasus korupsi, pembalakan liar hingga terorisme.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan pengurangan masa pidana atau remisi bagi WBP tersebut ditujukan bagi sejumlah WBP yang telah memenuhi syarat pemberian remisi.
"Pada hari ini pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana atau remisi bagi WBP yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat yang ditentukan,” kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Senin (14/8/2023).
Pemberian remisi tersebut menurut Sultan akan mempercepat proses kembalinya narapidana ke kehidupan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan dapat memperbaiki kualitas hubungan narapidana dengan keluarganya.
Baca juga: Krisis Air Terjadi Merata di Gunungkidul, Dinsos DIY Siapkan 230 Tangki untuk Dropping
“Karena bagaimanapun, seorang narapidana adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarganya. Narapidana juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga,” kata Sultan.
Dari 1.363 WBP yang diusulkan menerima remisi, 1.325 WBP diusulkan menerima Remisi Umum I atau pengurangan masa tahanan, sementara 38 WBP diusulkan menerima Remisi Umum II atau langsung bebas.
WBP yang akan menerima Remisi Umum tersebar di 9 Lapas/Rutan/LPKA di DIY, yaitu:
Sementara dari 1.363 WBP yang menerima Remisi Umum Kemerdekaan RI, tahun ini ada 277 narapidana tindak pidana khusus yang diusulkan memperoleh remisi, yaitu:
- Kasus Narkotika: 252 narapidana;
- Kasus Pencucian Uang: 2 narapidana;
- Kasus Korupsi: 19 narapidana;
- Kasus Terorisme: 2 narapidana;
- Kasus Human Trafficking: 1 narapidana;
- Kasus Pembalakan Liar: 1 narapidana.
Nantinya, Surat Keputusan (SK) Remisi Umum tersebut akan diserahkan kepada WBP di masing-masing Lapas dan Rutan DIY pada 17 Agustus 2023 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Jogja mengevaluasi penerapan KTR di 115 lokasi. Sejumlah tempat masih ditemukan belum memenuhi indikator Perda No.2/2017.
Penempatan manajer KopDes Merah Putih mempertimbangkan kesiapan titik, kuota, kapasitas wilayah, domisili, dan kebutuhan nasional.
Pengusaha Indonesia memiliki waktu sekitar 3 bulan menyiapkan standar Eropa sebelum IEU-CEPA ditargetkan berlaku awal 2027.
1.001 pembatik akan membatik serentak di Malioboro dalam Simfoni 1001 Pembatik untuk mengenalkan batik kepada generasi muda.
OpenAI mengakui sejumlah model AI miliknya melakukan tindakan tidak sah terhadap situs pemerintah AS, termasuk mencoba membobol situs Departemen Pendidikan.
Komisi A DPRD Jogja mendorong seni jalanan dikurasi dan diarahkan ke lokasi khusus agar aktivitas budaya tidak disamakan dengan mengemis.