IPPNU Bantul dan Ormas Pemuda Nyatakan Sikap Tolak Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

Harianjogja.com, JOGJA—Ikatan Pelajar NU-Ikatan Pelajar Putri NU (IPNU-IPPNU) Bantul menggelar Sarasehan Kebinekaan bertajuk Merajut Ukhuwah Wathaniyah di tengah Potensi Ancaman Politik Identitas Jelang Kampanye Pemilu 2024, Sabtu (19/8/2023). Kegiatan yang menghadirkan sejumlah ormas kepemudaan itu sekaligus menyampaikan deklarasi menolak politik identitas jelang Pemilu 2024.

Kegiatan diawali dengan diskusi yang menghadirkan sejumlah pakar. Setelahnya perwakilan organsiasi kepemudaan melakukan deklarasi menolak politik identitas dan sara, menolak ujaran kKebencian, dan menolak berita Hoaks.

BACA JUGA : Politik Uang dan Identitas Bakal Diperangi oleh Bawaslu Kulonprogo

Sejumlah ormas yang hadiri antara lain Ranggagas (RGG) Solidarity 04 Bantul, Ikatan Mahasiswa Bantul (IMABA), Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Bantul, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Trah Kulon dan 234 Solidarity Community (SC).

Para pemuda membentangkan spanduk petisi yang ditanda tangani bersama-sama dengan bertuliskan Menolak Segala Bentuk Politik Identitas yang Dapat Memecah Belah Persatuan dan Kesatuan dan Mewujudkan Pemilu 2024 yang Bermartabat, Damai, Kondusif, serta Bebas dari Intoleransi dan Konflik Sosial.

“Sesuai dengan tema bahwa ukhuwah wathaniyah sendiri bermakna ikatan persaudaraan yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, maupun agama. Maka ke depan politik identitas dan sejenis harus dihindari, agar kita tetap bersatu,” katanya.

Ia menuturkan dari berbagai referensi, dapam politik identitas mengakibatkan rusaknya persatuan di masyarakat, polarisasi agama, intoleransi, dan konflik sosial. Menjelang tahapan kampanye pemilu 2024 ia berharap persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga, sehingga dampak situasi politik nantinya dapat diminimalisasi.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Bantul khususnya generasi muda bisa berperan bersama-sama sebagai pelopor dalam mewujudkan pemilu yang damai,” katanya.

Dosen Fakultas Hukum UII Dian Kus Pratiwi yang hadir sebagai pemateri mengungkapkan dari tinjauan akademik, politik identitas tidak dapat terhinda. Mengingat masyarakat Indonesia memang terkelompok kelompok mulai dari agama suku dan ras.

"Namun demikian yang harus kita hindari yaitu jangan sampai keberagaman ini ditumpangi menjadi alat penyebar kebencian kepada lawan politik,” katanya.

BACA JUGA : Menjadi Pemilih Muda yang Cerdas, Tangkal Politik Identitas

Pada Pemilu 2024 mendatang tercatat ada pemilih milenial di DIY ada sekitar 51 persen. Semua memiliki peran dalam menentukan hasil pemilu yang berintegritas. Generasi muda akan menjadi pelopor untuk mencegah adanya praktik politik identitas.

“Melalui komunitas generasi muda menjadi salah satu pioner dalam pencegahan. Kemudian saat proses pemilu bukan lagi menjadi pelopor namun menjadi pelapor,” kata Komisioner Bawaslu DIY Sutrisnowati.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.