Dana Belanja Tidak Terduga Diarahkan untuk Penanganan Kekeringan di Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Kekeringan terus meluas di wilayah Bantul. Pemkab Bantul mengarahkan penanganan kekeringan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Staf Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Plentyaslalang Dwi Hartanta, menjelaskan berdasarkan laporan masayarakat, kekeringan terjadi di Terong dan Jatimulyo, Dlingo; Segoroyoso, Pleret; Seloharjo, Pundong; Bangunjiwo, Kasihan; dan Sriharjo, Imogiri.

“Dari hasil laporan, kami cek dan assesment dengan TRC [Tim Reaksi Cepat], kebanyakan debit air berkurang atau kecil. Di lain sisi pompanya juga ada yang rusak, dikarenakan debit air kecil sehingga untuk pipa yang seharusnya bisa menyedot air, ini tidak bisa,” katanya, Selasa (29/8/2023).

Sejauh ini, dampak kekeringan masih sebatas untuk keperluan sehari-hari warga. Sementara untuk pertanian dan peternakan pihaknya belum mendapat laporan. “Hasil rakor kemarin, untuk Kabupaten Bantul belum ada laporan terkait lahan pertanian dan peternakan,” katanya.

Sebagai langkah penanggulangan, BPBD Bantul telah menyiapkan sebanyak 382 tangki air bersih, yang sampai saat ini sudah terdistribusi sebanyak 44 tangki per Senin (28/8/2023). “Tapi itu dari BPBD saja. Dari yang lain juga ada dari CSR [corporate social responsibility], PMI dan Dinas Sosial,” kata dia.

BACA JUGA: Sultan HB X Minta Asita DIY Bantu Datangkan Wisatawan Mancanegara ke Jogja

Berdasarkan rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun ini di Bantul bisa sampai akhir tahun. Maka, dampak kekeringan pun diperkirakan masih akan bertambah lagi. “Ini laporan dari [kekeringan di Kapanewon] Piyungan sudah masuk, besok mau ditindaklanjuti,” katanya.

Terkait dengan anggaran, ia menjelaskan penanganan kekeringan bisa menggunakan BTT Kabupaten Bantul jika anggaran dari BPBD Bantul tidak mencukupi. “Kalau dari BPBD nominalnya sekitar Rp22 juta, yang direalisasikan dalam bantuan air bersih,” katanya.

BPBD Bantul saat ini sementara fokus penanganan dengan pendistribusian air bersih. Sementara untuk pembuatan sumur bor dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul.

“BPBD Bantul tidak ada untuk sumur bor. Namun kami nanti akan menanyakan kembali apakah di anggaran perubahan itu bisa, ya kita berupaya. Kemarin juga ada yang minta dari kalurahan itu yang minta air sumur,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.