DPRD Jogja Tekankan Empat Prinsip Pelaksanaan Program OPD
Komisi C DPRD Kota Jogja menekankan empat prinsip pelaksanaan program OPD serta menyoroti mitigasi banjir dan kebakaran di kawasan kampung.
Pengadilan Negeri Wates menggelar persidangan yang pertama dengan terdakwa KDRT berinisial MAA pada Rabu (30/8/2023)./Harian Jogja-Andreas Yuda Pramono
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa seorang dokter berinisial TA di Kulonprogo mengundang banyak perhatian dari kalangan masyarakat. Pasalnya, perempuan korban KDRT tersebut saat ini justru mendekam di Lapas Perempuan Kelas II B Wonosari.
Tokoh Masyarakat Pakualaman, Bendoro Raden Ayu Iriani Pramastuti, mengatakan bahwa dirinya mengikuti berita mengenai kasus KDRT yang menimpa seorang dokter di Kulonprogo berinisial TA.
"Saya merasa prihatin dan teman-teman sesama perempuan serta masyarakat merasa prihatin atas kasus KDRT yang menimpanya," kata Iriani ditemui di Depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo, Jumat (1/9/2023).
Iriani bersama teman-teman TA turun ke jalan membagikan makanan sebagai salah satu bentuk dukungan dan bantuan kepada masyarakat utamanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo. "Kami ingin keadilan untuk dokter TA. Dia korban KDRT tapi justru ditahan. Ini keprihatinan kami semuanya," katanya.
BACA JUGA: Seorang Dokter Jadi Korban KDRT Justru Ditahan Kejaksaan, Kok Bisa?
Iriani yang merupakan istri Kanjeng Pangeran Hario Wijaya Kusuma, anak bungsu Paku Alam VIII, mengaku meski dirinya dan teman-teman lain tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan, tapi mereka mendukung untuk TA mendapat keadilan.
"Bahkan mungkin juga [TA] dikriminalisasi. Kami ingin memberikan dukungan kepada TA untuk mendapat keadilan yang sebenar-benarnya. Pemkab Kulonprogo seharusnya sudah menindaklanjuti dengan memberikan punishment. Tapi itu tetap ranahnya Pemkab," ucapnya.
Kadiv Humas Jogja Police Watch (JPW), Baharuddin Kamba menegaskan bahwa terdakwa KDRT berinisial MAA merupakan PNS dibawah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo. "Jika merujuk pada aturan yang ada seharusnya seorang PNS dalam hal ini terdakwa MAA diberhentikan sementara statusnya sebagai PNS," kata Kamba.
Hal tersebut mendasarkan pasal 280 Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2020 tentang Perubatan atas PP No. 11/2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil bahwa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 huruf c berlaku sejak PNS ditahan.
"Jadi dengan telah resmi ditahannya salah satu oknum PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam perkara dugaan KDRT terhadap istrinya, maka sesuai dengan aturan, yang bersangkutan diberhentikan sementara statusnya sebagai PNS terhitung sejak tanggal penahanannya," katanya.
Terkait dengan status MAA sebagai PNS, Harianjogja.com sedang dalam proses konfirmasi kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP).
Sebelumnya diberitakan seorang dokter berinisial TA menjadi korban KDRT oleh MAA di sebuah rumah di Pengasih, Kulonprogo. KDRT tersebut terjadi ketika TA memergoki suaminya, MAA selingkuh dengan mantan pegawai Puskesmas Kokap II berinisial LY di rumah tersebut.
MAA dan LY lantas melakukan kekerasan terhadap TA. TA kemudian melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Pengasih. TA melaporkan MAA atas kasus KDRT sedangkan LY atas kasus penganiayaan. Laporan tersebut masuk bersamaan pada tanggal 10 Mei 2023.
MAA saat ini menjadi terdakwa dan mendekam di Rutan Kelas II B Wates. Namun, TA juga mendekam di Lapas Perempuan Kelas II B Wonosari. Ternyata, LY melaporkan TA atas dugaan penganiayaan ke Polsek Pengasih pada 14 Juni 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi C DPRD Kota Jogja menekankan empat prinsip pelaksanaan program OPD serta menyoroti mitigasi banjir dan kebakaran di kawasan kampung.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis, 29 Oktober 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan setiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Anggaran infrastruktur Kulon Progo dalam KUA 2027 mencapai Rp425,2 miliar, dengan fokus pemeliharaan rutin dan rekonstruksi jalan.
Pemprov Jateng berkoordinasi dengan BKN, PPATK, dan OJK untuk menelusuri ASN yang diduga terlibat judi online serta menegakkan aturan disiplin.
Daya beli melemah, UMKM DIY dituntut beradaptasi. Jumlah usaha mencapai 347.744 unit, sementara KUR tersalur Rp3,31 triliun hingga Juli 2026.
DPRD Sleman mendorong program Rumah Ibadah Ramah Anak untuk memperkuat nilai spiritual, sosial, dan pembentukan karakter generasi muda.