Gemayomi Deklarasi Tolak Politik Identitas Jelang Pilpres 2024

Harianjogja.com, JOGJA—Gerakan Masyarakat Gotong Royong Menolak Intoleransi (Gemayoni) melakukan deklarasi menolak politik identitas jelang Pilpres 2024. Deklarasi dan penandatangan komitmen itu dilakukan bersamaan dengan workshop bertajuk Antisipasi Gerakan Politik Identitas Jelang Pemilu 2024 di Wilayah DIY, Sabtu (2/9/2023).

Sekjen Gemayomi Lilik Krismantoro menyatakan Gemayomi dibentuk berawal dari kegelisahan banyak kasus intoleransi di wilayah DIY. Oleh karena itu dari berbagai latar belakang  bersepakat untuk membentuk gerakan tanpa afiliasi politik dengan tujuan untuk tetap mempertahankan toleransi dan kerukunan masyarakat.

BACA JUGA : Pilpres 2024, Tiga Calon Presiden Bisa Cegah Polarisasi

“Sejalan dengan tahapan Pemilu dan Pilpres 2024 ini kami bersepakat untuk melawan segala bentuk kampanye menggunakan politik identitas, siapa pun itu akan kami lawan. Kami ingin memastikan tidak ada praktik politik yang mengoyak ruang hidup bersama, kebencian dan sejenisnya,” katanya.

Ia mengungkap politik identitas diperkirakan masih akan menjadi salah satu alat untuk meraup dukungan suara. Alasannya karena politik identitas biayanya, namun dampaknya sangat besar. Terutama dapat merusak tatanan nilai hidup dan solidaritas bersama dengan berbagai latar belakang dan perbedaan.

“Ruang-ruang yang awalnya bisa kita jadikan hidup bersama ini jadi dirusak dengan politik identitas hanya untuk kepentingan elektoral lima tahunan. Di sisi lain mereka yang menggunakan politik identitas sebagai alat ini mereka tidak pernah membangun hidup bersama di ruang publik,” katanya.

BACA JUGA : Jogja Jadi Wilayah Potensial Menggalang Dukungan Pilpres 

Dosen UMY Zuly Qodir menegaskan sangat berbahaya ketika dalam suatu kampanye untuk meraup suara pemilu menggunakan cara berbasis agama. Di DIY menurutnya sudah ada kecenderungan di beberapa kelompok masyarakat mengarah ke politik identitas, baik terkait Pilpres maupun Pileg 2024. Menurutnya hal itu harus dilakukan antisipasi untuk meminimalisasi terjadinya konflik.

“Berpolitik menggunakan identitas keagamaan menurut kami kasus Indonesia dan DIY menjadi kurang produktif di masa mendatang yang lebih terbuka dan mengayomi seluruh kelompok keagamaan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News