Komitmen Jaga Warga Mewujudkan Pemilu 2024 Berjalan Damai dan Kondusif

JOGJA—Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu dan akan berlanjut sampai hari H pencoblosan mendatang pada 14 Februari 2024. Sejumlah elemen masyarakat dan instansi pemerintahan di wilayah DIY pun telah melakukan serangkaian program untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan kondusif.

Salah satunya melalui peran kelompok jaga warga yang dibentuk di level padukuhan untuk tingkat kabupaten dan kampung di wilayah perkotaan. Total ada sebanyak 3.354 kelompok dengan 62.000 anggota jaga warga yang tersebar dan siap mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Sejak awal tahun ini beragam kegiatan sudah dilaksanakan oleh elemen tersebut.

Kepala Sat Pol PP DIY Noviar Rahmad menjelaskan, jaga warga di level padukuhan dan kampung serta omah jaga warga yang dibentuk di kalurahan telah memetakan potensi kerawanan yang biasanya muncul dalam pelaksanaan Pemilu. Jaga warga nantinya akan berkoordinasi dengan elemen polisi RW, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam proses pengamanan tahapan Pemilu.

"Selain pemetaan tahapan dan titik yang akan kemungkinan munculnya konflik dan gesekan, jaga warga dan elemen masyarakat serta aparat keamanan ini juga melaksanakan tindakan preventif," kata Noviar, Rabu (20/9/2023).

BACA JUGA: Satpol PP DIY Mendorong Penguatan Jaga Warga, Koeswanto Mendukung Penuh

Untuk mendukung program dalam mewujudkan Pemilu yang aman dan kondusif Pemda DIY pun telah membagikan sarana prasarana penunjang kinerja bagi jaga warga berupa rompi dan handy talkie (HT). Total ada sebanyak 7.800 unit yang telah dibagikan ke sejumlah kelompok jaga warga untuk mendukung kinerja mereka dalam mengamankan wilayah masing-masing.

"Sampai sekarang kami masih keliling terus ke kelurahan untuk pembagian fasilitas, sehingga tahapan Pemilu bisa berjalan dengan aman di tingkat yang paling bawah," ujarnya.

Di sisi lain kehadiran pemerintah di masyarakat dapat pula diwakilkan lewat kelompok jaga warga. "Mereka juga berperan di semua lini persoalan, sehingga mereka punya nilai sosial di Jogja yang tidak dimiliki wilayah lain," kata Noviar. Pada tahun ini, jaga warga juga telah bekerja sama dengan Polri menghadirkan polisi RW. Setiap kelompok jaga warga akan didampingi satu polisi untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat yang berurusan dengan hukum pun demikian untuk tahapan Pemilu.

Menurut Noviar salah satu tahapan Pemilu yang cukup rawan adalah pada saat pelaksanaan kampanye. "Jaga warga ini kami harapkan bisa meredam potensi konflik yang ada. Karena dikhawatirkan terjadi konflik sosial antar calon atau parpol, sehingga bisa diantisipasi oleh jaga warga dengan lebih cepat," ungkapnya.

Jaga warga ditekankan pula untuk mengedepankan aktivitas pemetaan kondisi masing-masing wilayah berikut ancamannya. Selain itu juga berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penyelenggara Pemilu dalam mengantisipasi munculnya insiden yang tidak diinginkan. "Metode penyelesaian konflik di lapangan nanti juga pakai musyawarah mufakat, tidak semua soal diselesaikan secara hukum," jelasnya.

Noviar menambahkan, peran dan ketugasan jaga warga sebelumnya sudah diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 9/2015. Salah satunya adalah menyelesaikan konflik sosial dan meredam permasalahan di tingkat masyarakat dengan kearifan lokal dan musyawarah sejak dini. "Pada tahun politik ini tentu kita akan maksimalkan perannya untuk mengantisipasi kerawanan dan konflik yang akan muncul," kata Noviar.

Menurutnya, kondisi sosial masyarakat di tahun politik memang cukup rentan terhadap gesekan akibat perbedaan pilihan. Potensi ini harus mampu diredam sejak dini oleh kelompok jaga warga. Kelompok yang terdiri dari berbagai macam unsur elemen masyarakat itu dinilai punya kemampuan lantaran mengenal potensi wilayah masing-masing. Selain itu pengalaman pada Pemilu 2019 lalu juga bisa dijadikan modal untuk mewujudkan Jogja yang nyaman di tahun politik.

"Jaga warga punya modal yang kuat dalam meredam konflik serta terlibat mewujudkan pemilu damai. Setiap padukuhan atau kampung ada 25 orang yang masuk ke dalam kelompok jaga warga, total sekarang jumlahnya ada 62.000-an. Makanya ketika 2024 kami targetkan seluruh DIY sudah terbentuk jaga warga, itu jumlah personelnya sudah 150.000 orang," jelasnya.

Noviar juga menyebutkan bahwa jajarannya terus berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku terutama pada setiap tahapan Pemilu 2024 mendatang. Dengan terciptanya situasi yang aman dan tertib serta kondusif di wilayah setempat, maka upaya pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan dan persilangan antar pihak.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Jaga warga tentu dirancang untuk menjaga dan melindungi keamanan masyarakat. Kalau situasi aman dan nyaman, tentu aktivitas masyarakat dalam mencari penghidupan dan aktivitas semakin baik, apalagi menyangkut dengan kelancaran Pemilu" katanya.

Beberapa bulan menjelang berakhirnya tahun 2023 pihaknya juga berencana terlibat dalam deklarasi Pemilu damai dan kondusif yang digelar oleh Pemda DIY. Nantinya akan ada sapa aruh dan arahan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X soal kesiapan menghadapi pesta demokrasi. "Ini juga sebagai pemetaan kekuatan dan kesiapan kita dalam persiapan menghadapi Pemilu terutama dari unsur jaga warga," pungkas Noviar. (BC)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.