Daihatsu Kumpul Sahabat Siap Warnai Keseruan Masyarakat Batam
Daihatsu kembali menghadirkan keseruan Daihatsu Kumpul Sahabat 2026 di Batam. Berlangsung pada 2–6 September 2026 di Mega Mall Batam Centre
PBC Ahli Pertama Bea Cukai Jogja, Sutopo (berdiri) saat FGD di Hotel Forris Yogyakarta./Istimewa
JOGJA—Bea Cukai Jogja kembali menugaskan Sutopo selaku PBC Ahli Pertama untuk menjadi narasumber tata laksana ekspor impor.
Sosialisasi kali ini dihelat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DIY yang dikemas dalam bentuk focus group discussion (FGD).
Kegiatan yang bertajuk FGD Peningkatan Kualitas Data Ekspor untuk Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi ini digelar di Hotel Forris Yogyakarta pada 14 September 2023.
BACA JUGA: Bersih-Bersih Bea Cukai, KPK Plototin LHKPN 12 Pejabat
Dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, acara FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BPS DIY. Kemudian pada acara inti, Sutopo diminta untuk memberikan materi tentang Peran Strategis Bea Cukai dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor di DIY.
Selain Sutopo, hadir pula Yuyun Yunastuti selaku Ketua DPD GPEI DIY yang memberikan materi tentang Peluang dan Tantangan Ekspor di DIY.
BPS DIY mengundang sekitar 30 peserta yang terdiri dari para pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Setelah materi selesai diberikan oleh narasumber, moderator pun memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau berdiskusi dengan kedua narasumber.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Daihatsu kembali menghadirkan keseruan Daihatsu Kumpul Sahabat 2026 di Batam. Berlangsung pada 2–6 September 2026 di Mega Mall Batam Centre
Beras premium 5 kg mulai langka di sejumlah ritel. Mendag Budi Santoso mengatakan Bulog mulai memasok beras premium dan medium ke ritel modern.
Dinsos Bantul mencatat ribuan usulan penerima bansos, termasuk 1.789 usulan PBI JK, 95 PKH, dan 79 bantuan sembako melalui kalurahan dan Dinsos.
Los Pasar Brosot Kulonprogo ambruk sejak 23 Juli 2026 dan belum ditangani. DPRD mendesak solusi sementara bagi pedagang terdampak.
BPS Kota Jogja menegaskan desil DTSEN ditentukan terpusat oleh BPS pusat dari data kementerian dan lembaga, bukan pendataan langsung BPS Kota.
Proyek IKN Tahap 3 senilai Rp17,24 triliun terancam tertunda karena anggaran 2027 belum teralokasi. OIKN mengusulkan tambahan dana.