Advertisement
Bawaslu Kulonprogo Minta Ada Kesepakatan Bersama soal Pemasangan APK di Objek Wisata
Ilustrasi alat peraga kampanye. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Bawaslu Kulonprogo menegaskan perlu adanya kesepakatan bersama terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) di kawasan objek wisata. Kesepakatan tersebut terkait dengan penentuan zonasi pemasangan agar nantinya tidak menganggu wisatawan.
Ketua Bawaslu Kulonprogo, Marwanto mengatakan tidak semua spot area lingkungan objek wisata bisa dipasangi APK. "Memang di SK Bupati tidak dipaparkan detail karena nanti akan sangat rigid. Tetapi memang nanti perlu ada pertemuan untuk kesepakatan bersama mengenai batas pemasangan APK," kata Marwanto ditemui di Taman Budaya Kulonprogo, Kamis (16/11/2023).
Advertisement
Marwanto menambahkan urusan pemasangan APK akan menyedot banyak tenaga. Begitupun dengan alat peraga sosialisasi (APS). "Kalau yang [dipasang] kemarin [sebelum masa kampanye] kan namanya APS. Panwascam juga sudah mengidentifikasi pemasangan APS setiap pekannya," katanya.
Terkait dengan pengawasan media sosial (medsos), Marwanto mengaku belum ada tools untuk menangani persebaran informasi negatif mengenai Pemilu 2024. Situasi saat ini, kata dia lalu lintas informasi di medsos cenderung kondusif dan tidak membahayakan.
Dia mengatakan perlu ada kewaspadaan untuk akun-akun bodong yang dikelola oleh pihak tidak jelas atau anonim.
BACA JUGA: Pj Bupati Kulonprogo Melarang Pemasangan APK di Pasar hingga Tempat Wisata
Lebih jauh, Marwanto mengaku prihatin dengan praktik politik uang. Dia mengatakan masyarakat justru semakin permisif terkait dengan praktik tersebut. Hal ini dapat ditangkap melalui obrolan sehari-hari. "Ketika ada guyonan [terkait dengan sikap permisif politik uang] itu kan nanti jadi terbiasa. Kekhawatiran kami nanti praktik itu jadi habit yang membuat masyarakat tidak malu untuk melakukan," ucapnya.
Politik uang tersebut tidak dapat di atasi hanya dengan regulasi tapi dengan kolaborasi yang sifatnya edukatif. Kolaborasi itu menyasar perubahan kebiasaan tanpa paksaan. "Kami yakin masih ada pihak yang menginginkan Pemilu 2024 ini bersih. Memang tidak banyak orang seperti itu tapi akan kami bersamai mereka," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Surati Sri Sultan, Orang Tua Siswa SMP di Jogja Minta Dugaan Kebocoran Soal ASPD Diusut Tuntas
Menilik Budaya bersama Event Budaya Terbesar UGM Residence
Proses Hukum Kasus Mbah Tupon di Bantul Segera Masuk Tahap Pengadilan
Advertisement
Donatur Food Bank Lumbung Mataram Jogja Terus Bertambah, Ini Daftarnya
Tim Hukum Pemkab Bantul Dampingi Pengusutan Kasus Tanah Keluarga Bryan
Truk Bermuatan Batu Alam Kecelakaan Tunggal di Piyungan, Sopir Meninggal di Tempat
Jadwal Perpanjangan SIM Keliling di Sleman, Jumat 9 Mei 2025
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Penting Untuk Percepatan Swasembada Pangan
Advertisement
Jadwal Perpanjangan SIM di Kulonprogo, Jumat 9 Mei 2025
Rasa Aman Mahasiswa Rantau di Jogja Berkat BPJS Kesehatan
Kerja Sama Dengan Saemaul Undong Kembangkan Agroeduwisata Di Nanggulan
Sekolah di Jogja Dibidik Dukungan Internet Gratis hingga Beasiswa Pendidikan
Jadwal Perpanjangan SIM di Gunungkidul, Jumat 9 Mei 2025
Advertisement
Lansia di Jogja Merasa Terbantu Lewat Layanan BPJS Kesehatan
Berita Pilihan
Advertisement
Menteri PU Targetkan 66 Sekolah rakyat Dapat Diresmikan Prabowo Juli 2025
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Viral Video Kritik Layanan Uji Kir Bantul, Dishub Bantah dan Ungkap Fakta Lapangan
- Kenaikan Suhu Bumi Memperparah Kondisi Penderita Lupus
- Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lebih Padat pada Libur Waisak, KAI Daop 6 Jogja Himbau Masyarakat Berhati-hati
- Warga Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Semin Gunungkidul
- Petugas BPBD Bantul Evakuasi Pekerja yang Tersengat Listrik di Banguntapan
Advertisement
Advertisement
