Tak Mau Kecolongan, Pemda DIY Perketat Pencegahan Perdagangan Orang

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY berupaya memperketat pengawasan dan pencegahan mengantisipasi munculnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayahnya.

Pasalnya belum lama ini pihak imigrasi dan sejumlah instansi terkait lainnya mendapati tiga orang warga DIY hendak dikirim ke luar negeri melalui jalur ilegal. 

Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan, untuk mengantisipasi warga DIY dikirim ke luar negeri dan menjadi korban TPPO, Pemda DIY sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Unsur kepolisian, angkasa pura dan pihak imigrasi serta Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) pun dilibatkan. 

BACA JUGA: Jalan Alternatif Gunungkidul-Sleman Akhirnya Tersambung, Ini Penampakannya

"Terakhir memang ada tiga orang yang diselamatkan karena sudah mulai masuk Jogja, masuknya lewat bandara yang padahal sangat ketat juga di YIA, tapi berhasil diselamatkan," katanya Jumat (24/11/2023). 

Beny menyampaikan, seandainya tiga orang warga itu lepas tentu pemerintah daerah merasa kecolongan. Sebab jika melalui jalur ilegal hak-hak dan perlindungan bagi pekerja imigran otomatis hilang dan tidak bisa terlindungi jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa para pekerja itu. 

"Andaikat lepas, itu kan status dan haknya tidak bisa dilindungi, ketika terjadi apa-apa di negara tujuan juga tidak ada yang melindungi, sehingga kita sudah koordinasi lintas sektor pertama dari pusat dengan internasional kemudian pusat dengan pemda yang melibatkan imigrasi, polisi dan sebagainya," katanya. 

"Tim itu sekarang sudah konsolidasi dengan pemda melalui Disnakertrans, harapannya muncul kesepakatan dan pemahaman baru di dunia kerja sama internasional, jangan sampai tenaga kerja kita yang dikirim itu tidak ada hubungan diplomatiknya. Salah satunya adalah melalui bandara YIA itu yang ke depan akan semakin diperkuat," sambungnya. 

BACA JUGA: Istana Siapkan Keppres Pemberhentian Firli Bahuri

Menurutnya, pekerja imigran yang menempuh jalur ilegal itu biasanya terdesak akibat kebutuhan ekonomi dan minimnya sosialisasi serta edukasi. Apalagi Jogja yang selama ini dinilai minim celah untuk dimasuki oleh oknum-oknum perdagangan orang ilegal ternyata sudah sudah mulai terendus oleh aparat keamanan untuk dimasuki.

"Ternyata YIA yang sudah ketat itu baru mulai dimasuki, kalau di tempat lain kan peluangnya banyak bisa lewat laut atau yang lain, kalau kita kan nggak ada pelabuhan tapi bisa jadi lokasi antara. Kemarin itu melalui bandara YIA, sehingga harus ada kerja sama dengan angkasa pura, imigrasi, Polda, tim dari pusat juga," ujarnya.

"Katupnya kalau ke luar ya cuma satu lewat bandara, lewat darat kan nggak ada, laut juga. Ternyata berani mereka melalui YIA, sehingga kita harus lebih merapatkan barisan lagi, makanya kita kerja sama dengan sejumlah pihak kalau mereka menempuh jalur yang ilegal harus ada antisipasi dan pengawasan," lanjutnya. 

Negara Wajib Melindungi

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Agustinus Gatot Hermawan mengatakan, pekerja migran juga memiliki hak asasi manusia sama halnya dengan pekerja lainnya. Untuk itu, negara juga wajib memberikan perlindungan kepada PMI karena setiap warga negara berhak mendapat perlindungan tanpa diskriminasi.

"Perlindungan yang kita berikan tentu perlindungan paripurna. Artinya, perlindungan yang kita berikan kepada calon PMI maupun keluarganya, dimulai bahkan sebelum mereka berangkat, selama bekerja di sana, sampai pulang kembali. Perlindungan ini pun meliputi aspek hukum, sosial dan ekonomi,” imbuhnya.

Gatot pun menuturkan, BP2MI berupaya menjadikan PMI sebagai warga negara VIP dengan perlindungan yang optimal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hal ini sejalan dengan program prioritas BP2MI karena selama ini stigma publik pada pekerja migran telah terbentuk cara pandang yang negatif dan destruktif.

“Banyak yang menganggap menjadi pekerja migran adalah pekerjaan yang rendah. Padahal tidaklah demikian, karena jika melalui jalur resmi pekerja yang akan dikirim kami haruskan untuk benar-benar paham mengenai potensi dan risikonya bekerja di luar negeri. Perlindungan optimal kami berikan karena PMI rawan dengan perdagangan orang, rawan mengalami eksploitasi ataupun PHK sepihak, maupun rawan pula mengalami kekerasan," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News