Beredar Undangan Menggeruduk Kantor PSI DIY, Minta Tangkap Ade Armando

Harianjogja.com, JOGJA—Sebuah poster menyerukan untuk menangkap politisi PSI, Ade Armando karena mengomentari politik dinasti di Jogja beredar di media sosial. Poster itu mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) pada Minggu (3/12/2023).

Seruan agar Ade Armando ditangkap itu juga mengajak masyarakat luas DIY agar turut menyuarakan pendapatnya dalam aksi yang bertitik kumpul di parkiran andong Pasar Beringharjo, Jl. Sriwedani, Jogja pada Senin (4/12/2023).

Massa aksi yang akan berkumpul di Pasar Beringharjo itu berencana menuju kantor DPW PSI DIY pukul 12.00 WIB. Tajuk akse itu adalah Aksi Rakyat DIY Tangkap Ade Armando Penista Sejarah Jogja.

Kekecewaan terhadap Ade Armando itu lantaran ia menilai Pemda DIY menjalankan praktik politik dinasti. Penilaian Ade itu untuk mengomentari aksi BEM UI dan UGM yang mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024.

Politikus PSI itu menyebut bahwa mahasiswa yang melakukan demo keliru tentang definisi dari politik dinasti.  Ade Armando menyoroti tentang kaus yang dipakai oleh peserta demo yang bertuliskan "Republik Rasa Dinasti."

Ade merasa ironis dengan aksi tersebut sebab politik dinasti sesungguhnya,menurut Ade, justru berada di DIY yang menjadi lokasi aksi mereka. "Ini ironis sekali karena mereka sedang berada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade Armando.

Tanggapan terhadap pernyataan Ade Armando itu juga datang dari Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. “Saya sebagai rakyat Jogja  tersinggung jika pak Ade Armando berstatement kurang pantas seperti itu. Saya minta pak Ade Armando minta maaf dan belajar ulang tentang demokrasi dan sejarah NKRI,” tegas Huda, Minggu (3/12/2023).

BACA JUGA: Lalu Lintas Gunungkidul Bisa Dipantau Secara Online, Ini Caranya

Huda menjelaskan Keistimewaan DIY diperjuangkan oleh hampir semua elemen dan semua warga saat itu, bahkan hampir aklamasi warga DIY menghendaki disahkannya Undang Undang Keistimewaan.

“Dan saat ini setelah disahkan, kini dirasakan manfaat nyatanya bagi warga DIY. Keistimewaan DIY juga sudah menjadi semacam kebutuhan kultural bagi rakyat Jogja,” terangnya.

Kepemimpinan Ngarsa Dalem dan Paduka Pakualam, jelas Huda, adalah kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang undang. “Ini adalah sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan,” ungkapnya.

Pengalamannya sebagai legislatif, lanjut Huda, dimana hampir 10 tahun menjadi anggota DPRD DIY justru menemukan sikap yang sangat demokratis dan egaliter dari Ngarsa Dalem. “Beliau mencontohkan sikap dan keteladanan sebagai pemimpin yang sangat berkelas, sangat egaliter dan demokratis. Sekali lagi saya minta pak Ade Armando minta maaf pada masyarakat Jogja karena saya yakin banyak yang tersinggung, bukan hanya saya,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.