Advertisement

Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua Baliho PSI di DIY

Alfi Annisa Karin
Senin, 04 Desember 2023 - 18:17 WIB
Sunartono
Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Massa Aksi Ancam Copot Semua Baliho PSI di DIY Warga Jogja yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) menggeruduk Kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Senin (4/12/2023) - Harianjogja/Alfi Annissa Karin.

Advertisement

Harianjogja.com, UMBULHARJO—Puluhan warga Jogja yang menamai dirinya Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) melakukan aksi dengan menggeruduk Kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Senin (4/12/2023).

Massa aksi datang dengan menggunakan atribut pakaian adat Yogyakarta. Lengkap dengan arak-arakan andong dan pasukan bregada. Aksi ini merupakan respon dari pernyataan Ade Armando, salah satu politisi PSI yang menyebut dinasti politik ada di DIY lantaran kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang turun temurun serta tanpa melewati proses pemilu.

Advertisement

BACA JUGA : Ade Armando Bicara Politik Dinasti, Wakil Ketua DPRD DIY: Memalukan

Koordinator Paman Usman, Widihasto Wasana Putra menyebut Ade Armando telah melakukan kekerasan verbal yang menginjak martabat rakyat serta sejarah DIY. Hasto juga mengatakan Ade Armando terindikasi telah melakukan upaya menyebarluaskan konten hoaks yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum terkait keistimewaan DIY. Bahkan, baginya PSI seharusnya malu punya kantor di DIY, sementara kadernya melakukan penghinaan terhadap warga Jogja.

“Ini adalah aspirasi masyarakat. Kita tahu bahwa perjuangan undang-undang keistimewaan melalui proses yang sangat panjang dan kita tahu DIY menjadi bagian sah dari NKRI sejak proklamasi kemerdekaan. Tidak bisa dilecehkan begitu saja oleh kader PSI,” ujarnya usai melakukan aksi di Kantr DPW PSI DIY, Senin (4/12).

Dia menuntut Ade Armando untuk datang dan meminta maaf secara langsung kepada warga Jogja sekaligus mendesak ketegasan sikap politik dari PSI. Ini lantaran pernyataan Ade Armando tak bisa disebut sekedar keterangan pribadi, melainkan juga melibatkan partai. Dia meminta Ade Armando dipecat dari PSI.

Selain itu, juga diminta untuk datang serta meminta maaf secara langsung kepada warga Jogja. Dia menunggu hasil keputusan PSI selambat-lambatnya sampai hari Rabu mendatang (6/12/2023). Jika tak ada keputusan apa pun, Hasto bersama warga Jogja lainnya mengancam akan menghabisi PSI di DIY.

BACA JUGA : Beredar Undangan Menggeruduk Kantor PSI DIY, Minta Tangkap Ade Armando

“Kalau tidak ada sikap yang jelas dari PSI kepada Ade Armando, kita rakyat Jogja akan bersihkan simbol PSI dari jogja dan tadi kader-kader PSI tidak keberatan, itu poinnya. Kita akan copoti baliho-baliho PSI di Jogja yang bertebaran banyak sekali itu. Ngapain dia bertengger di situ kalau kadernya menghina rakyat Jogja, itu logikanya,” tegas Hasto yang juga Ketua Sekber Keistimewaan DIY ini.

Wakil Sekretaris DPW PSI DIY, Ari Hidayat mendukung aspirasi tersebut. Kkader PSI DIY juga kebanyakan warga Jogja asli dan lahir di DIY. Untuk itu, pihaknya menyadari dan paham betul soal status keistimewaan yang ada di DIY. Soal permintaan warga kepada PSI untuk mencopot Ade Armando, Ari menuturkan itu merupakan kewenangan DPP.

“Aspirasi tadi kita sampaikan ke DPP secepatnya. Dua hari ini akan dibuat rilis untuk merespon seperti yang disampaikan teman-teman,” ujarnya.

BACA JUGA : Tak Paham Sejarah Keistimewaan DIY, NasDem Tuntut Ade Armando Minta Maaf

Menanggapi soal ancaman pencopotan atribut PSI, salah satu kader PSI Kota Jogja Kus Indarto mengatakan pihaknya akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Lantaran menurutnya, pemasangan hingga pencopotan alat peraga kampanye telah diatur dalam undang-undang.

“Masyarakat akan menilai seperti apa tindakan itu, dibenarkan secara hukum atau tidak karena ada undang-undangnya. Kalau memasang APK kemudian dilarang, itu ada sanksinya. Jadi, saya kira prinsipnya seperti itu. Kalau sampai ada pencabutan, ada juga sanksinya,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Gibran Enggan Beberkan Hasil Pembahasan Kementerian Baru dengan Prabowo di Kartanegara

News
| Sabtu, 24 Februari 2024, 08:27 WIB

Advertisement

alt

Pelancong Masuk ke Thailand Diwajibkan Bawa Uang Tunai Minimal Rp6,7 Juta

Wisata
| Jum'at, 23 Februari 2024, 17:07 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement