Wapres Ma'ruf Amin Tinjau Sejumlah Program Bantuan di Kapanewon Prambanan

Harianjogja.com, SLEMAN—Wakil Presiden RI  Ma'ruf Amin meninjau sejumlah program bantuan yang diberikan kepada masyarakat di daerah DIY termasuk Sleman. Salah satu program yang jadi bahasan Ma'ruf adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pada prinsipnya, BSPS merehabilitasi rumah menjadi layak huni. Baik itu pada aspek kesehatnnya, ketahanan bangunannya hingga akses sanitasi. Pada aspek ketahanan bangunan misalnya, rumah yang diperbaiki harus memiliki struktur yang kokoh dan memenuhi kaidah keselamatan. 

Dalam kunjungannya ke Kantor Kapanewon Prambanan, Ma'ruf sempat bertemu dengan sejumlah penerima program BSPS di Kantor Kapanewon Prambanan. Bahkan Ma'ruf melihat sendiri gambaran bagaimana kondisi rumah penerima bantuan. Dari yang sebelumnya kurang layak huni menjadi sangat layak huni. 

"Masalah perumahan ini menjadi sangat penting ya, rumah yang tidak layak huni saya sudah dilapori beberapa kabupaten di Jogja. Saya tanya mereka bagaimana rasanya diperbaiki mereka merasa senang," tutur Ma'ruf pada Senin (9/1/2024) di Kantor Kapanewon Prambanan. 

Baca Juga

Perbaikan Rumah Tak Layak Huni di Gunungkidul Mencapai 1.024

397 Rumah Penerima Program BSPS di Sleman Selesai Dibangun

Dana Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah Naik Jadi Rp35 Juta

Di DIY, program BSPS menyasar puluhan ribu titik. Setidaknya program BSPS telah menyasar 3.672 lokasi di Sleman, 5.783 lokasi di Bantul, 6.484 di Gunungkidul, 3.278 titik di Kulonprogo dan 990 lokasi di Kota Jogja. 

Program bantuan semacam ini kata Ma'ruf akan terus dikembangkan. Apalagi ia menilai jika program ini merupakan bagian dari perbaikan hidup masyarakat.

"Bagian dari pada perbaikan hidup masyarakat. Kedua itu perbedayaan ekonomi melalui bantuan-bantuan permodalan dan juga bimbingan teknologi," 

Tidak hanya melihat kesuksesan program BSPS, Ma'ruf juga meninjau sejumlah bantuan sosial. Mulai dari bantuan sosial tunai untuk lansia hingga bantuan permodalan ekonomi bagi masyarakat produktif. 

"Jadi pemerintah tidak hanya memberikan bansos untuk perlindungan sosial tetapi dalam rangka di dalam pengentasan kemiskinan," ujarnya. 

Ma'ruf melihat sejumlah stan produk mulai dari batik,  kuliner martabak hingga jamu di Kantor Kapanewon Prambanam. Beberapa bahkan mentas dari yang semula masuk dalam PKH hingga akhirnya lulus dan dianggap bisa berdikari. 

"Tadi saya lihat hasilnya ada yang penghasilan hanya Rp300.000 menjadi satu juta dan saya melihat setelah dikembangkan mereka masih juga bisa dinaikkan," ungkapnya.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo yang hadir dalam mendampingi Wapres menuturkan jika penanganan kemiskinan di Sleman dilakukan secara berjenjang. Melalui dari musyawarah padukuhan yang selanjutnya diproses menjadi SK Bupati. Bantuan yang diberikan juga beragam, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, bantuan disabilitas dan lansia.

"Bagi masyarakat yang tidak masuk dalam SK tersebut dapat mengakses bantuan Jaringan Pengamanan Sosial," kata Kustini. 

Pada tahun 2023, Sleman melakukan terobosan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial melalui inovasi PEDAS (Pahlawan Ekonomi Muda Sleman). Program ini menyasar Anak Muda usia 17-35 tahun yang memiliki upaya pemberdayaan generasi muda.

“Untuk memutus rantai kemiskinan kami menyalurkan bantuan modal bagi 365 orang masing-masing Rp. 3 juta," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.