Pemkab Kejar Target Penurunan Angka Tengkes di Bawah 14 Persen Tahun Ini

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) mengejar penurunan angka stunting atau tengkes. Pasalnya, target prevalensi tengkes nasional tahun 2024 berada di angka 14,0%. Sedangkan saat ini angka tengkes di Gunungkidul masih 15,26%.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Gunungkidul, Diah Prasetyorini mengatakan angka tengkes di Bumi Handayani memiliki trens positif. Sejak tahun 2017 sampai 2013, angkanya menurun.

“Trens kejadian stunting dari 2017 sampai 2023 menurun meski tidak signifikan. Tahun 2023 masih berada di angka 15,26 persen. Tahun 2024 ini, angkanya harus di bawah 14 persen,” kata Diah ditemui di kantornya, Jumat (2/2/2024).

Diah mengaku prevalensi tersebut didapat dari kader posyandu yang telah divalidasi tiap puskesmas. Sementara hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan lonjakan di angka 23,5% tahun 2022. Metode yang digunakan SSGI adalah sampling dengan petugas khusus yang terlatih.

Sedangkan data milik Dinkes Gunungkidul dihimpun melalui pengukuran oleh kader posyandu. Salah satu variabel yang diukur adalah tinggi badan. Data tersebut akan divalidasi dengan pengukuran ulang oleh petugas puskesmas. “Kalau dikonversi ke angka, ada sekitar 4.300 balita [tengkes],” katanya.

Lebih jauh, Diah menjelaskan Dinkes Gunungkidul mendapat hibah alat pengukuran tinggi dan berat badan oleh Pemerintah Pusat pada akhir 2023.

Akselerasi yang dilakukan Pemkab Gunungkidul dengan melibatkan berbagai OPD terkait atau intervensi sensitif. Selain itu ada juga spesifik yang dilakukan dengan sasaran langsung ke pihak terkait seperti ibu hamil dan remaja.

BACA JUGA: Duh! Angka Stunting di Gunungkidul Masih 15%, Ini yang Dilakukan Pemkab

Kepala Bidang Cipta Karya, DPUPRKP Gunungkidul, Nanang Irawanto mengatakan pihaknya juga terlibat dalam penanganan tengkes melalui beberapa program seperti penanganan air limbah dan penyediaan air minum.

“Jenis pekerjaan kami berupa operasional pemeliharaan IPLT, IPAL rusunawa, dan pembangunan SPAL setempat,” kata Nanang.

Selain itu, penanganan air limbah tahun 2024 akan menyasar langsung ke kepala keluarga (KK) di Bumi Handayani melalui program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Tahun ini, DPUPRKP akan membangun SPALD-S untuk 100 KK. Dana yang digunakan berasal dari Kementerian-PUPR.

“Kalau SPADL-S yang sudah terbangun sampai saat ini sudah ada di 24 KK di Bejiharjo,” katanya.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Gunungkidul, Wahid Supriyadi juga menegaskan DKP memiliki peran dalam menurunkan angka tengkes di Bumi Handayani.

“Terkait penanganan stunting, DKP berperan sesuai dengan ketugasan dan kemampuan anggaran yang diberikan antara lain dengan memberikan sosialisasi kampanye gemar makan ikan yang menyasar mulai dari anak PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, lalu ibu-ibu kader posyandu dan lansia,” kata Wahid.

Wahid menambahkan penebaran atau pelepasan ikan pada perairan umum darat berupa telaga maupun aliran sungai juga dilakukan. Sasarannya adalah kalurahan-kalurahan yang ditemukan anak tengkes.

Dengan begitu ikat tersebut dapat dikonsumsi ketika masa panen tiba. Dia berharap pelatihan budidaya lele dengan bioflok/kolam terpal bundar ke depan dapat dilaksanakan dengan sasaran wilayah-wilayah yang memiliki anak penderita tengkes.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.