Advertisement
Kenaikan Gaji ASN 8% di Gunungkidul Belum Bisa Direalisasikan, Ini Alasannya
Ilustrasi PNS / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul menyampaikan bahwa kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan setelah proses sinkronisasi data dengan PT Taspen selesai.
Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan kenaikan gaji ASN resmi diberlakukan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Ke-19 atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada 26 Januari 2024. “PP sudah ada. Itu kan terhitung sejak Januari 2024. Hanya saja proses pembayaran masih menunggu hasil sinkronisasi data dengan PT Taspen,” kata Putro, Senin (12/2/2024).
Advertisement
Putro menambahkan pembayaran gaji Januari dan selanjutnya akan dirapel pada waktu pembayaran setelah selesainya sinkronisasi data dengan PT Taspen. “Misal gaji Januari yang belum dibayarkan [setelah PP terbaru tentang Peraturan Gaji PNS], itu dibayarkan bulan saat ini,” katanya.
BACA JUGA: Gaji PNS Resmi Naik Awal Tahun Ini, Cek Detail Nominalnya
Dia menegaskan pembayaran gaji terbaru akan dilakukan sesegera mungkin. BKAD tetap tidak dapat memastikan waktu pembayaran karena menunggu sinkronisasi data dengan PT Taspen. “Harapan kami, kenaikan gaji dapat meningkatkan kinerja pegawai. Dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.
Single Salary
Disinggung soal wacana sistem penggajian tunggal (single salary) untuk PNS, Putro mengaku belum ada kelanjutan karena belum ada ketentuan atau regulasinya. Apabila sistem penggajian tersebut berlaku maka komponen tunjangan-tunjangan yang ada selama ini akan dihapus dan dimasukkan ke dalam gaji. Dengan begitu, PNS hanya menerima gaji pokok dengan jumlah yang lebih besar.
Sementara itu, Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai, BKPPD Gunungkidul, Farid Juni Haryanto mengatakan ada sebanyak 8.288 ASN di Gunungkidul. Rinciannya, sebanyak 6.874 orang merupakan PNS dan 1.414 adalah PPPK. “Jumlah tersebut belum mencukupi. Idealnya perlu 14.743 ASN,” kata Farid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dinkes DIY Peringati HKN sekaligus Kampanyekan Pencegahan Stunting lewat Fun Run 5K
KPU Larang Pemanfaatan Lapangan Denggung, 2 Paslon Pilkada Sleman Urung Gelar Kampanye Akbar
Difabel Merdeka Dukung Hasto-Wawan di Pilkada Kota Yogyakarta
Hiswana Migas DIY Dorong Pemilik 4 SPBU yang Ditutup agar Lakukan KSO untuk Kelancaran Distribusi BBM
Advertisement
Relawan Posko Rakyat 45 Kerahkan Dukungan ke Pasangan Afnan-Singgih
Kemiskinan Sleman Turun Tipis, BPS Sebut Daya Beli dan Inflasi Jadi Biang
Resmi Diluncurkan, 2 Bus Listrik Baru Trans Jogja Bertahan hingga 300 Km Sekali Isi Daya
Gunungkidul City Run & Walk 2024: Olahraga, Pariwisata, dan Kebanggaan Daerah
Perluasan RSUD Panembahan Senopati Bantul Tinggal Menunggu Izin Gubernur
Advertisement
Angka Kemiskinan Sleman Turun Tipis Tahun 2024
Jelang Pilkada 2024, Dinas Kominfo Gunungkidul Tambah Bandwidth Internet di 144 Kalurahan
20 Bidang Tanah Wakaf dan Masjid Kulonprogo Terdampak Tol Jogja-YIA
KPU Sleman Targetkan Distribusi Logistik Pilkada Selesai dalam 2 Hari
Terbukti Langgar Netralitas, Seorang ASN di Bantul Dilaporkan ke BKN
Advertisement
Mendorong Pilkada yang Inklusif dan Ramah Difabel
Berita Pilihan
Advertisement
Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Viral Aksi Mesum Parkiran Abu Bakar Ali Jogja, Satpol PP Dorong Adanya Kontrol Sosial
- Pemkot Berkomitmen Selesaikan Sampah dari Hulu sampai Hilir
- Dorong Pilkada Lebih Fair dan Bermartabat, PDIP Kulonprogo Bentuk Satgas OTT Politik Uang
- Hujan Deras, Dapur di Rumah Warga Kasihan Bantul Roboh Timpa Penghuni
- Bencana Hidrometeorologi, Pemkab Gunungkidul Segera Tetapkan Status Siaga
Advertisement
Advertisement
