Advertisement
Kenaikan Gaji ASN 8% di Gunungkidul Belum Bisa Direalisasikan, Ini Alasannya

Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul menyampaikan bahwa kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan setelah proses sinkronisasi data dengan PT Taspen selesai.
Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan kenaikan gaji ASN resmi diberlakukan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Ke-19 atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada 26 Januari 2024. “PP sudah ada. Itu kan terhitung sejak Januari 2024. Hanya saja proses pembayaran masih menunggu hasil sinkronisasi data dengan PT Taspen,” kata Putro, Senin (12/2/2024).
Advertisement
Putro menambahkan pembayaran gaji Januari dan selanjutnya akan dirapel pada waktu pembayaran setelah selesainya sinkronisasi data dengan PT Taspen. “Misal gaji Januari yang belum dibayarkan [setelah PP terbaru tentang Peraturan Gaji PNS], itu dibayarkan bulan saat ini,” katanya.
BACA JUGA: Gaji PNS Resmi Naik Awal Tahun Ini, Cek Detail Nominalnya
Dia menegaskan pembayaran gaji terbaru akan dilakukan sesegera mungkin. BKAD tetap tidak dapat memastikan waktu pembayaran karena menunggu sinkronisasi data dengan PT Taspen. “Harapan kami, kenaikan gaji dapat meningkatkan kinerja pegawai. Dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.
Single Salary
Disinggung soal wacana sistem penggajian tunggal (single salary) untuk PNS, Putro mengaku belum ada kelanjutan karena belum ada ketentuan atau regulasinya. Apabila sistem penggajian tersebut berlaku maka komponen tunjangan-tunjangan yang ada selama ini akan dihapus dan dimasukkan ke dalam gaji. Dengan begitu, PNS hanya menerima gaji pokok dengan jumlah yang lebih besar.
Sementara itu, Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai, BKPPD Gunungkidul, Farid Juni Haryanto mengatakan ada sebanyak 8.288 ASN di Gunungkidul. Rinciannya, sebanyak 6.874 orang merupakan PNS dan 1.414 adalah PPPK. “Jumlah tersebut belum mencukupi. Idealnya perlu 14.743 ASN,” kata Farid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Nusron Wahid Larang Alih Fungsi Lahan Pertanian Jadi Pemukiman
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Demo Sopir Truk di Wonosari Gunungkidul Soal Kebijakan Angkutan ODOL, Begini Tuntutannya
- Kegiatan Tirakatan Digelar di Malam 1 Suro di Gunungkidul, Ini Lokasinya
- Wisatawan Jangan Lupa Mampir ke Pasar Beringharjo Jogja, Ada Batik hingga Lupis Cenil
- Peresmian Jembatan Pandansimo Dikabarkan 20 Juli 2025, Ini Kata Satker PJN DIY
- Mubeng Beteng Kraton Jogja Malam 1 Suro Digelar Kamis 26 Juni 2025 Malam, Ini Waktu Acara hingga Syaratnya
Advertisement
Advertisement