Advertisement
Ramai Data Rekapitulasi C1 dan Sirekap Tak Sinkron, KPU Kota Jogja : Kelemahan Aplikasi
Foto Ilustrasi. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melengkapi data dari formulir C-Hasil untuk aplikasi Sirekap Pemilu 2024 seusai penghitungan surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 23 Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). - Antara - Dedhez Anggara
Advertisement
Ramai Data Rekapitulasi C1 dan Sirekap Tak Sinkron, KPU Kota Jogja: Kelemahan Aplikasi
Harianjogja.com, UMBULHARJO—Seusai perhitungan suara selesai dilakukan, ramai di media sosial soal data rekapitulasi perhitungan suara C1 di TPS yang berbeda dengan yang tercantum pada Aplikasi Sirekap. Dokumen C1 diunggah ke Aplikasi Sirekap oleh anggota KPPS. Nantinya, angka yang tercantum pada C1 akan terbaca secara otomatis oleh Aplikasi Sirekap. Namun, banyak ditemui data yang berbeda antara C1 dengan Aplikasi Sirekap. Data tak sinkron dan bahkan membengkak.
Advertisement
Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Kota Jogja Erizal juga mengakui kondisi ini juga terjadi di Kota Jogja. Menurutnya, jumlah yang berbeda ini bisa terjadi karena lemahnya Aplikasi Sirekap terhadap pembacaan angka. Di sisi lain, anggota KPPS tak bisa mengedit data perolehan suara capres dan cawapres saat menemui kesalahan. Ini guna mencegah manipulasi data.
"Walaupun ada kelemahan pembacaan angka yang di Sirekap, tapi ada tindakannya. Akan ditandai oleh KPPS bahwa data itu salah," jelas Erizal.
Baca Juga
Aplikasi Sirekap Sempat Down, KPPS: Server Naik Turun saat Input Data
KPU DIY Memastikan Aplikasi Sirekap Optimal Digunakan di Pemilu Mendatang
Sirekap Error, Prabowo-Gibran Dapat Ratusan Suara Gratisan dari Depok
Jika menemui kesalahan dalam pembacaan angka, KPPS yang bersangkutan nantinya akan memberi tanda. Lalu, KPU Kota Jogja akan melalukan review dan melakukan perbaikan. Erizal memastikan data yang sah digunakan adalah data yang tercantum pada dokumen C1 yang diunggah.
"Kan ada fotonya, ada angka yang dibaca. Yang dipakai fotonya bukan angkanya. Patokannya yang fisik," imbuhnya.
Ketua PPK Umbulharjo Edi Novianto menyebut dia mengetahui soal viralnya hal ini. Namun, dia memastikan sejauh ini perbedaan pembacaan angka antara C1 dan Sirekap tak terjadi di Kemantren Umbulharjo. "Saya sampai sekarang belum melihat itu terjadi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Diminta Bisa Tingkatkan Kinerja dan Likuiditas, Bank Bantul Disuntik Modal Rp100 Miliar
Jangan Lewatkan! Puluhan Ribu Balita di Gunungkidul Akan Mendapat Tambahan Vitamin A
Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Layanan Mitigasi Bencana di DIY
Efisienkan Anggaran, Pemkot Jogja Belum Siapkan Opsi WFH bagi ASN
Advertisement
Ratusan Warga Keracunan Makanan, Pemkab Sleman Tegaskan Biaya Pengobatan Ditanggung Pemerintah
Sebagian Calon Haji Asal Sleman Mengikuti Manasik Secara Mandiri
Segini Kuota Calon Jemaah Haji Asal Gunungkidul di 2025
Pemkab Bakal Bangun Pos Damkar di Sleman Timur, Ini Alasannya
Waduh! Pergantian Pipa Bocor Milik PDAM Tirtamarta Jogja Terkendala Anggaran
Advertisement
Efisiensi Anggaran BMKG Tak Ganggu Layanan Informasi Cuaca di DIY
DIY Mulai Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Dampak Efesiensi Anggaran, PHRI Sleman: Sekitar 40 Persen Kegiatan MICE Dibatalkan
Pembahasan Perda Baru di Gunungkidul Tunggu Pelantikan Bupati Terpilih
Pelaku Curanmor di Asrama Kalimantan Barat Jogja Tertangkap
Advertisement
Pemkab Resmi Tetapkan KLB Keracunan Pangan di Sleman
Berita Pilihan
Advertisement
Jatah Anggaran Dipangkas 66%, BP Haji Sebut Kualitas Haji Bakal Terdampak
Advertisement
Hangat dan Intimnya Romantic Dinner Hari Valentine bareng Pasangan di Royal Garden
Advertisement
Berita Populer
- Ada Kebijakan Kerja dari Mana Saja, Begini Tanggapan Pemkab Gunungkidul
- Terkendala Sistem, Layanan Pemeriksaan Gratis di Puskesmas Ponjong 1 Masih Butuh Perbaikan
- Keracunan Massal di Tempel, Pasien yang Dirawat Inap Bertambah Jadi 39 Orang
- UMY-UMS Beri Penguatan Ekonomi Keluarga Sakinah Melalui Pelatihan & Pendampingan Manajemen Keuangan Keluarga
- Pemilik Lahan Penampungan Sampah Ilegal Jadi Tersangka, Hukuman Minimal 4 Tahun
Advertisement
Advertisement
