Selain Mencegah Potensi Konflik, Program Sertifikasi Mendongkrak Harga Tanah di Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN—Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengapresiasi warga Padukuhan Tegaldono, Sumberarum, Moyudan yang rela melepaskan sebagian tanah untuk fasilitas umum.

Hal ini disampaikan Hadi saat membagikan sertifikat kepada warga dari hasil program konsolidasi tanah non pertanian, Jumat (16/2/2024). "Saya memberikan apresiasi atas kesukarelaan warga yang memberikan tanahnya untuk dibangun jalan maupun pos kamling. Ini juga sebagai ladang amal kebaikan untuk warga,” kata Hadi kepada wartawan.

Dia menjelaskan, di dalam program konsolidasi tanah non pertanian ini terdapat 205 sertifikat yang diserahkan ke warga. Menurutnya, program dilakukan sebagai upaya pengembangan Kawasan sekitar.

BACA JUGA: Pemkot Jogja Gandeng Pelaku Wisata Malioboro Wujudkan Kawasan Tanpa Rokok

Mantan Panglima TNI ini mengakui ada pengurangan luas tanah yang dimiliki warga. Pasalnya, ada tanah untuk pembangunan sebanyak 6.917 meter persegi yang dipergunakan membangun fasilitas umum.

Rinciannya sepanjang 6.330 meter persegi diperuntukan jalan lingkungan baru; saluran air seluas 392 meter persegi dan pos kamling seluas 28 meter persegi. “Memang luasan tanahnya ada yang berkurang, tapi akses lebih mudah dan aktivitas warga bisa lebih optimal,” katanya.

Menurut dia, keuntungan dari program ini tidak hanya pada kemudahan akses. Namun, juga berdampak terhadap harga jual tanah di lingkungan sekitar.

Sebelum adanya pembangunan jalan melalui program konsolidasi tanah non pertanian, harga perbidang hanya dihargai sekitar Rp250.000 per meter persegi, tapi sekarang sudah di kisaran Rp743.000 meter persegi.

“Jadi naikknya sudah tiga kali lipat karena mudahnya akses dan Masyarakat pasti mendapatkan manfaat dari program ini,” ungkapnya.

Hadi pun mengungkapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu sehingga program dapat berjalan dengan lancar mulai dari perencanaan sampai pemberian sertifikat tanda selesainya kegiatan.

“Jadi tidak hanya untuk kepastian kepemilikan tanah, tapi juga ada program pembangunan mulai dari TMMD hingga pembuatan jalan lingkungan dan saluran irigasi melalui Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi,” katanya.

Ditambahkan dia, program penyelenggaraan konsolidasi tanah non pertanian ini juga sebagai upaya mengurangi potensi konflik di Masyarakat. “Jadi status jalannya jelas karena batas-batas kepemilikan tanah antar warga sudah dibuktikan dengan sertifikat,” katanya.

Dukuh Tegaldono, Imam Sutrisno mengatakan, program konsolidasi tanah non pertanian sebenarnya dilakukan sejak 2020. Namun dikarenakan pandemi, maka baru direalisasikan sejak Februari 2023 lalu. “Saat ini sudah tepat satu tahun dan program sudah selesai,” katanya.

BACA JUGA: RTRW 2010-2030 Di-review, Kawasan Permukiman di Gunungkidul Diperluas

Imam mengakui di awal-awal sosialisasi program, ada Masyarakat yang menolak dikarenakan kepemilikan tanah akan berkurang untuk pembangunan fasilitas umum. Namun, dengan adanya komunikasi yang intens warga mau mengerti sehingga dapat mendukung program ini.

“Sekarang sudah terlihat dampak positinya. Jalan semakin bagus, akses semakin mudah hingga harga tanah ikut meningkat,” katanya.

Adanya keberhasilan program ini, Imam mengakui akan mengajukan program yang sama di 2025. “Sekarang baru mengusulkan lagi. Adanya program ini, juga ada kepastian kepemilikan tanah dengan adanya sertifikat setelah program dijalankan yang difasilitasi pemerintah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News