Praktik Politik Uang saat PSU Rawan Terjadi, Ini Upaya Bawaslu Bantul untuk Menekannya

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul terus melakukan sejumlah upaya untuk menekan praktik politik uang pada pemungutan suara ulang (PSU) di lima TPS di Bumi Projotamansari, Sabtu (24/2/2024) mendatang.

Sebab, keberadaan PSU dinilai sangat rawan praktik politik uang, mengingat adanya selisih yang tidak banyak  dalam perolehan suara antara satu caleg dengan caleg lainnya pada hasil rekapitulasi sementara.

“Terkait potensi politik uang, kami telah meminta kepada teman-teman Panwascam untuk melakukan mitigasi.  Selain itu kami minta mereka melakukan koordinasi dengan pihak di level kecamatan sampai tokoh masyarakat, baik dukuh. Agar cegah potensi  politik uang saat PSU,” kata Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, Kamis (22/2/2024).

Selain itu, Didik juga mengaku Bawaslu Bantul juga telah bekerjasama dengan Kesbangpol Bantul. Di mana Kesbangpol Bantul telah berkomitmen untuk mengaktifkan organisasi masyarakat yang komitmen mendorong pelaksanaan PSU yang bersih. “Baik untuk politik uang dan peningkatan partisipasi. Ini yang sudah kami lakukan untuk lima TPS yang melakukan PSU,” lanjut Didik.

Menurut Didik, nantinya Panwascam Kasihan, Banguntapan dan Piyungan juga telah diminta turun ke masyarakat untuk mengamati apakah ada caleg atau tim sukses dari caleg melakukan praktik politik uang sebelum pelaksanaan PSU.

“Ini sebagai antisipasi terjadinya praktik politik uang,” ucap Didik.

BACA JUGA: Pengawasan PSU 5 TPS di Bantul Hanya Dilakukan Panwas Kalurahan

Hingga saat ini, Didik mengaku, Bawaslu belum mendapatkan laporan dari masyarakat terkait praktik politik uang, baik yang dilakukan sebelum dan saat Pemilu 2024. “Sejauh ini kami belum dapat laporan. Kalau yang money politik belum,” papar Didik.

Ketua KPU Bantul Joko Santosa mengatakan, ada lima TPS di tiga kapanewon yakni Kasihan, Banguntapan dan Piyungan yang menggelar PSU.

Untuk TPS 3 Tirtonirmolo, Kasihan, dengan jumlah DPT sebanyak 227 orang dan DPtb 6 orang, PSU hanya akan digelar untuk jenis surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bantul.

Sedangkan untuk TPS 69 Banguntapan dengan DPT 272 orang dan 1 DPTb, PSU hanya akan digelar untuk Pilpres. Untuk TPD 34 Tamanan dengan DPT 225 orang, PSU digelar untuk Pilpres.

Untuk Sitimulyo DPTnya ada 173 orang dan PSU hanya untuk DPD RI. Sementara untuk Srimartani DPT-nya ada 263 orang dan PSU untuk Pilpres, DPR RI dan DPD RI.

“Total ada sekitar 1217an DPT yang harus menjalani PSU,” kata Joko.

Meski berstatus PSU, Joko mengaku optimistis partisipasi masyarakat pada PSU kali ini akan tinggi.

“Untuk itu, kami pun telah berkoordinasi dengan wilayah agar memberikan keringanan untuk warga di sekitar digelarnya PSU agar bisa memilih. Harapannya agar partisipasi tetap tinggi,” katanya.

Sementara Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) pasangan nomor urut satu Anies-Muhaimin (AMIN) Kabupaten Bantul, Arif Iskandar mengaku optimistis akan ada penambahan suara dari tiga TPS di kapanewon Piyungan dan Banguntapan yang menggelar PSU.

“Kami targetkan dapat 450 suara untuk pasangan AMIN pada PSU nanti,” ucap Arif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.