Advertisement
Siapkan Perda Baru Atasi Antraks, Pemkab Gunungkidul Bakal Sanksi Pengonsumsi Daging Bangkai

Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul menegaskan penanggulangan antraks di Bumi Handayani tetap berdasarkan regulasi yang berlaku. Hingga kini, regulasi berupa peraturan daerah (perda) tersebut tinggal menunggu pemberian nomor register.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul, Wibawanti Wulandari mengatakan nomenklatur perda tersebut adalah tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan. Dalam Perda itu juga memuat larangan konsumsi, mengedarkan, menjualbelikan bangkai atau hewan yang mati terutama akibat penyakit.
Advertisement
“Perdanya 2023 akhir, belum ada nomor karena ya baru saja [selesai dirancang],” kata Wibawanti, Kamis (14/3/2024).
Disinggung perihal ganti rugi ternak mati di Padukuhan Kayoman, Kalurahan Serut, Gedangsari, dia mengaku perlu ada aturan turunan yang lebih teknis dari perda tersebut sebagai landasan hukum pemberian ganti rugi. Pasalnya hal itu memerlukan adanya Peraturan Bupati (Perbup).
Wibawanti menjelaskan Perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan tersebut juga telah memuat sanksi apabila seseorang mengonsumsi, mengedarkan, menjualbelikan bangkai atau hewan yang mati terutama akibat penyakit. “Kami tuliskan [di dalam Perda] bahwa sanksi berdasarkan peraturan perundangan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Wabup Kulonprogo Turun Langsung Ikut Ronda Bersama Warga
- Stabilkan Harga, Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah
- Raperda Pemakaman Kota Jogja Disahkan, Atur Regulasi Makam Tumpang
- Sultan Berharap Pengembang Jalan Utara-Selatan Maksimalkan Potensi Pansela
- Puluhan Motor di Gunungkidul Tak Lolos Uji Emisi Kendaraan
Advertisement
Advertisement