Pilkada Bantul 2024, Abdul Halim Muslih hingga Pj Bupati Kuala Ambil Formulir di DPD Golkar

Harianjogja.com, BANTUL—Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Bantul memastikan sudah ada tujuh orang yang mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul pada Pilkada Bantul 2024.

Ketujuh orang tersebut adalah Abdul Halim Muslih yang masih menjabat sebagai bupati Bantul. Kemudian Penjabat (Pj) Bupati barito Kuala Kalimantan Selatan, Mujiyat. Dosen Universitas Janabadra Untoro Hariadi, Advokat Amin Purnomo, Lurah Canden Jetis Bejo WTP, dan dua orang pengusaha, yakni Amin Purnomo dan Ali Rasyid.

Ketua DPD Golkar Bantul, Paidi mengatakan Abdul Halim Muslih mengambil formulir melalui perwakilannya ke kantor DPD Golkar Bantul di Jalan jenderal Ahmad Yani Bantul pada Selasa (23/4/2024) siang. "Tapi informasinya yang akan mengembalikan formulir nanti pak Halim sendiri. Besok kita lihat perkembangannya seperti apa," kata paidi kepada wartawan, Selasa (23/4/2024).

Sementara Mujiyat, kata Paidi merupakan Pj Bupati Barito Kuala yang akan pensiun sebelum Pilkada. Menurutnya Mujiyat merupakan warga Bantul yang tinggal di Gabusan, Sewon, Bantul. usai pensiun, Mujiyat ingin turut serta membangun Bantul.

Dikatakan Paidi, total ada tujuh orang yang mengambil formulir sehari jelang berakhirnya pendaftaran bakalc alon bupati dan wakil bupati yang akan disusung Golkar di Pilkada Bantul 2024. Pendaftaran akan berakhir pada Rabu (24/4/2024) besok siang pukul 14.00 WIB.

Baca Juga

Mulai Besok, KPU Bantul Membuka Pendaftaran Badan Ad Hoc Pilkada 2024

Demokrat Bantul Mulai Jaring Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada 2024

Halim Ambil Formulir Pendaftaran Calon Bupati Bantul di Kantor PDIP

Paidi belum bisa memastikan siapa saja nanti yang akan mengembalikan formulir. Pihaknya masih menunggu sampai batas akhir pednaftaran. Setelah pendaftaran selesai, hasilnya akan dilaporkan ke DPD Golkar DIY. Setelah itu, DPD Golkar DIY akan membuat laporan ke DPP Golkar di Jakarta.

Setelah itu, menurut Paidi, bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul tersebut akan disurvei tingkat elektabilitasnya. Biaya survei akan ditanggung bakal calon sekitar Rp130 juta untuk 400 orang responden, dan Rp165 juta untuk 800 orang responden. Survei akan dilakukan pada April-Juli 2024.

"Nanti hasil survei Agustus [2024]. Kita harus koalisi, setelah koalisi kita sepakati, kita akan mendaftar ke KPU," katanya.

Terkait dengan koalisi, Paidi mengaku masih menjalin komunikasi dengan partai lain. Golkar memiliki enam kursi di DPRD Bantul sehingga mengharuskan koalisi dengan parytai lain di Pilkada 2024 ini. Sebab syarat mengajukan bakal calon bupatid an wakoil bupati minimal harus memiliki sembilan kursi di DPRD Bantul.

Sekadar diketahui Abdul Halim Muslih merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjabat sebagai ketua DPC PKB Bantul. DPC PKB Bantul juga akan melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada 2024 ini. Meski demikian, hasil rapat internal pengurus, partai bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang itu  udah mantap untuk mengajukan calon petahana Abdul Halim Muslih di Pilkada 2024, November mendatang. Keputusan itu berdasarkan hasil rapat internal bahwa elektabilitas Halim masih tinggi di Bantul.

Sedangkan untuk bakal calon wakil bupati Bantul, sampai saat ini masih ada beberapa nama yang diusulkan oleh internal partai. “Untuk wakilnya, di internal ada yang menghendaki agar pak Halim tetap berpasangan dengan pak Joko Purnomo. Ada juga yang menghendaki pak Halim berpasangan dengan calon lain di luar partai [selain Joko Purnomo],” kata Sekretaris DPC PKB Bantul Subhan Nawawi, Kamis (18/4/2024).

Selain mengambil formulir di Golkar, Halim juga mengambil formulir di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Tim Penjaringan Cabup-Cawabup, DPC PDIP Bantul, Rajut Sukasworo. Ia mengakui ada dua kader DPC PKB Bantul yang mengambil formulir balon Bupati Bantul untuk Abdul Halim Muslih. Menurutnya, pendaftaran pihak eksternal PDIP untuk balon Bupati dan Wabup Bantul diperbolehkan.

"Sah-sah saja [pihak eksternal partai mendaftar balon bupati]. Kita juga membuka untuk yang lain," ujarnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.