Pakar UGM Sebut Kenaikan Beras Dapat Hambat Kemajuan Ekonomi

Harianjogja,com, SLEMAN—Harga beras mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir, mencapai Rp18.000 per Kg pada akhir bulan Februari 2024. Fenomena ini dinilai dapat mengakibatkan terhambatnya kemajuan ekonomi.

Pusat Pusat Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM melihat kenaikan harga beras terebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah perberasan di tanah air, yang telah melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Koordinator EQUITAS FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menjelaskan kenaikan harga beras akan menghambat kemajuan ekonomi. Banyaknya perantara antara petani dan konsumen secara signifikan berkontribusi pada kenaikan substansial harga beras di Indonesia. “Hal ini menyebabkan harga beras tertinggi dalam sejarah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/4/2024).

Lonjakan harga beras baru-baru ini berdampak besar pada sejumlah besar individu, terutama mereka yang berasal dari rumah tangga miskin. Seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada Februari 2024, harga beras premium di Indonesia mengalami fluktuasi menjadi Rp14.525 per kg.

Hal ini menunjukkan kenaikan 8,82% dibandingkan dengan bulan Desember 2023 dan lonjakan substansial sekitar 22,91% dibandingkan dengan harga pada bulan Februari 2023. Harga beras mengalami peningkatan sebesar 19,38% di wilayah perkotaan dan 23,04% di wilayah pedesaan.

“Kesenjangan tersebut menegaskan bahwa dampak dari rantai pasokan yang kompleks terhadap keterjangkauan harga beras di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya,” urai Dosen pada Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM ini.

BACA JUGA: Masih Mahal, Segini Harga Beras di Pasaran Jogja

Peneliti EQUITAS FEB UGM, Jamilatuzzahro, mengatakan pemerintah Indonesia telah mengadopsi pendekatan beragam untuk menjaga keterjangkauan dan aksesibilitas beras. Ada empat strategi utama yang dibuat untuk mengatasi kenaikan harga beras yakni operasi pasar, program beras untuk keluarga miskin (Raskin), pengadaan dalam negeri, dan impor.

Menurutnya, kegagalan untuk mengenali kompleksitas yang terjadi dapat menyebabkan kebijakan yang tidak efektif yang justru meningkatkan volatilitas alih-alih menguranginya. Dalam jangka pendek perlu dilakukan impor terencana dan operasi pasar yang terkendali. Kedua langkah tersebut menjadi strategi penting yang dapat dijalankan.

Disamping itu, memperbaiki sistem informasi pasar untuk mengurangi volatilitas harga akan membantu pemerintah mengelola dan merespons risiko yang terkait dengan harga, cuaca, atau bahaya lainnya. “Impor dan operasi pasar yang terencana atau terjadwal juga dapat meminimalisir tindakan spekulatif dari para pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Sementara dalam jangka panjang, petani kecil akan diberdayakan melalui akses terhadap teknologi. Data dari McKinsey (2020) memperkirakan bahwa penggunaan teknologi modern di sektor pertanian dapat meningkatkan hasil ekonomi hingga US$6,6 miliar per tahun.

“Teknologi panen modern dianggap sebagai teknologi yang menguntungkan dan dapat melakukan pekerjaan banyak orang dalam waktu singkat dengan lebih tepat dan akurat dibandingkan dengan panen secara tradisional,” kata dia.

BACA JUGA: Lembaga Konsumen Yogyakarta Berikan 7 Rekomendasi soal Mahalnya Harga Beras

Pemerintah juga perlu meningkatkan jalur logistik dengan memotong perantara dapat menjadi langkah signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan distribusi beras di Indonesia. Hubungan langsung antara petani dan penggilingan dapat difasilitasi melalui platform teknologi atau koperasi petani.

“Dengan membangun jalur langsung, petani dapat menegosiasikan harga yang adil untuk hasil panen mereka sambil memastikan penggilingan mendapatkan beras dengan harga yang kompetitif sehingga mengurangi ketergantungan pada tengkulak,” tuturnya.

Pembangunan infrastruktur juga berperan penting untuk mengatasi gejolak harga beras di tanah air. Pasalnya, pembangunan jalan, jaringan transportasi, dan fasilitas penyimpanan dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi distribusi beras.

Dengan meningkatkan infrastruktur, kebutuhan akan tengkulak yang sering kali mengenakan biaya tinggi untuk layanan transportasi dan penyimpanan dapat dikurangi. “Dengan begitu bisa memudahkan distribusi beras dari lahan pertanian ke pasar dengan lebih cepat dan hemat biaya,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News