Ketua Komisi C DPRD Bantul Dorong Pemkab Genjot Pembangunan Infrastruktur

BANTUL—Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Dwi Kristiantoro, ST mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan dan jembatan. Sebab hal itu penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Bumi Projotamansari.

Menurutnya, jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, baik jalan menuju objek wisata, jalan utama, jalan kampung, jalan desa, hingga jalan tani. “Dengan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya, Selasa (11/6/2024).

Ia menilai anggaran pembangunan infrastruktur jalan masih terlalu kecil. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul, total pekerjaan pembangunan infrastruktur tahun 2024 ini sebesar Rp129 miliar dengan total 190 paket.

Dari 190 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur tersebut yang masih menjadi prioritas adalah infrastruktur jalan, guna mendukung dan meningkatkan akses perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan maupun kawasan wisata. Sisanya adalah pembangunan jembatan, gorong-gorong, dan drainase.

Khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan nilainya Rp70 miliar yang tersebar di 125 ruas jalan. Dwi memahami kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan cukup besar, sementara anggaran terbatas, sehingga butuh kecermatan dari pemkab untuk memilih skala prioritas untuk dibangun atau diperbaiki.

Selain itu Pemkab juga harus pintar-pintar memanfaatkan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk perbaikan jalan. “Harus jeli melakukan lobi-lobi ke Pemerintah Pusat agar dapat Dana Alokasi Khusus atau DAK yang banyak dari Pusat,” ucapnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan juga meminta DPUPKP dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) agar melakukan lelang kegiatan pengerjaan infrastruktur di awal-awal pada semester pertama dan kedua. Idealnya, kata dia, lelang pekerjaan infrastruktur tahun ini selesai semua di semester pertama atau triwulan kedua, sehingga pekerjaan bisa selesai pada waktunya.

Lelang dini juga diperlukan supaya APBD cepat terserap. “Serapan APBD ini akan berdampak pada perputaran ekonomi di masyarakat,” ujarnya.

Penanganan Sampah

Lebih lanjut Dwi Kristiantoro mengatakan tidak hanya infrastruktur jalan, tetapi pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah juga mendesak untuk dilakukan, mengingat masalah sampah di Bantul khususnya sampai saat ini belum terselesaikan.

Ia mengapresiasi upaya Pemkab Bantul yang tengah membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), yakni TPST Bawuran (Pleret), TPST Modalan (Banguntapan), dan TPST Dingkikan (Sedayu). Ketiganya ditarget bisa beroperasi tahun ini. Untuk sementara Pemkab membuka tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di Gadingsari, Sanden.

Dikatakan Dwi selain membangun infrastruktur pengolahan sampah, penting juga edukasi pada masyarakat terkait pentingnya mengurangi sampah sejak dari rumah tangga. “Seberapa banyak pun TPST kita bikin kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi sampah maka sampah akan tetap menumpuk,” katanya.

Karena itu pihaknya mengajak masyarakat untuk menangani sampah bersama-sama dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah. Jika memiliki lahan yang cukup bisa membuat jugangan atau lubang tanah untuk menampung sampah organik. Sementara sampah non organik bisa dipilah-pilah kembali dan selanjutnya diserahkan ke bank sampah terdekat.

“Persoalan sampah merupakan masalah bersama dan bukan hanya masalah pemerintah,” ucapnya. Meskipun sebenarnya, lanjut dia, masalah sampah sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Setidaknya sejak TPST Piyungan yang dimanfaatkan oleh bantul, Sleman, dan kota Jogja di Piyungan Bantul dinyatakan penuh pada 2010 lalu. Saat ini pemerintah dari tiga daerah itu diminta segera mencari solusi dalam menangani sampah.

Solusi itu baru terealisasi sejak 2-3 tahun terakhir, bahkan baru tahun ini Pemkab membangun TPST. “Tapi itu tidak masalah, Pemkab sudah berupaya. Dan masyarakat juga harus ikut dalam menangani sampah ini,” tukasnya.

Dalam waktu dekat ini Komisi C DPRD Bantul bakal memanggil pejabat DPUPKP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membahas perkembangan pembangunan infrastruktur dan penanganan sampah di Bantul. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News