Ini Pesan Sultan HB X untuk Setya Nugraha yang Dikukuhkan Menjadi Kepala BPKP DIY

Harianjogja.com, JOGJA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY yang baru Setya Nugraha, Kamis (13/6/2034) di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan. Dalam kesempatan itu Sultan berterima kasih atas kinerja Adi Gemawan eks Kepala BPKP DIY lama sewaktu memimpin jawatan itu. 

Setya Nugraha sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola di Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola BPKP di Jakarta. Ia sebelumnya telah dilantik pada 15 Maret 2024 menggantikan Adi Gemawan yang pindah tugas ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Sultan mengatakan, selama sekitar tiga tahun kepemimpinan Adi Gemawan, ia telah berhasil menjalin sinergi yang kuat. Tidak hanya dengan APIP provinsi, tetapi juga dengan APIP Kabupaten/Kota. Adi disebut telah mengedepankan pendidikan dan pemberdayaan aparat desa, sehingga mereka menjadi lebih cakap dalam mengawal keuangan untuk membangun desa yang akuntabel. 

"BPKP DIY juga tidak hanya berupaya menemukan kesalahan, tetapi lebih penting lagi, mencegahnya. Ini adalah bukti nyata dari pengendalian intern Level 3, yang telah berhasil diterapkan di seluruh wilayah DIY," ujarnya. 

Menurut Sultan, sebuah estafet kepemimpinan harus terus berjalan. Pemerintah telah memberikan tongkat estafet tersebut kepada Setyo Nugroho sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY yang baru. Dirinya berharap, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DIY yang baru tidak hanya melanjutkan, tetapi juga meningkatkan apa yang telah dicapai oleh pendahulunya. 

BACA JUGA: Investasi Beach Club Raffi Ahmad di Gunungkidul Batal, Ini Respons Sultan HB X

"Saya juga berharap BPKP dapat bersinergi lebih dalam dengan APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sinergisitas ini, terutama dalam pengawasan program-program quick wins DIY, seperti Reformasi Kalurahan dan program Jaminan Sosial Lanjut Usia, yang tidak hanya memberikan solusi makro tetapi juga rekomendasi yang mikro, detail, dan praktis," pungkasnya. 

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Iwan Taufik Purwanto menyampaikan, pada ini pengawalan BPKP atas keuangan dan pembangunan di wilayah DIY meliputi sektor-sektor strategis seperti pembangunan sumber daya manusia, baik pada bidang kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial dengan melaksanakan pengawasan akselerasi penurunan stunting, transformasi layanan kesehatan. 

"Pengawasan terkait dengan akuntabiltas pembangunan, telah dilaksanakan pengawalan atas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, jalan tol, bendungan, sarana Kereta Api, Bandara, termasuk infrastruktur di kawasan selatan DIY," jelasnya.  

Dalam rangka membantu pemerintahan yang baik dan bersih, perwakilan BPKP DIY juga melaksanakan pengawasan dengan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum di wilayah setempat. Tata kelola pemerintahan daerah juga dikawal dengan mengevaluasi penerapan SPIP terintegrasi yang juga meliputi manajemen risiko, efektivitas pencegahan korupsi, serta penguatan kapablitas APIP Daerah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News