Antisipasi Ancaman Malware, Diskominfosan Jamin Sistem Jaringan Pemkot Dilengkapi Enkripsi

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kota Jogja turut waspada akan ancaman malware yang bisa saja terjadi pada sistem informasi milik Pemkot Jogja. Sejumlah langkah antipisasi ditempuh agar upaya peretasan seperti yang terjadi pada pusat data nasional sementara (PDNS) belum lama ini tak juga terjadi di lingkup Pemkot Jogja.

Pemkot Jogja punya aplikasi bernama Jogja Smart Service (JSS). Lewat aplikasi ini, ASN maupun masyarakat bisa mengakses berbagai informasi di lingkup Pemkot Jogja.

Kabid Sistem Informasi dan Statistik Dinas Kominfosan Kota Jogja Joko, Marwiyanto menuturkan pihaknya telah memasang sistem penyandian berupa enkripsi.

Jika kemungkinan terburuk data base diakses oleh pihak tak bertanggung jawab, maka data tak akan bisa dibaca dengan mudah. "Seperti nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya yang menyambung data pribadi sudah kami simpan secara terenkripsi," ujar Joko, Rabu (3/7/2024).

Di sisi lain, dia juga memanfaatkan teknologi keamanan data yang diberikan oleh badan siber dan sandi negara (BSSN).

Pemkot Jogja juga menjadi daerah pilot project implementasi penyandian penyimpanan data di dalam data base. Ini sepenuhnya turut di-support oleh BSSN.

Dinas Kominfosan juga turut menggandeng stakeholder atau komunitas untuk melakukan pemantauan terhadap aplikasi milik Pemkot Jogja.

Pemkot Jogja juga menerima masukan terkait dengan kerentanan sistem. Perbaikan akan dilakukan jika ditemui adanya kerentanan itu. "Itu salah satu upaya pengamanan siber yang kita lakukan, di samping juga kami melakukan keamanan dari sisi siber, dari sisi jaringan maupun pusat data," imbuhnya.

Kepala Diskominfosan Kota Jogja, Ignatius Tri Hastono memastikan data informasi milik Pemkot Jogja telah ter-back-up. Pihaknya bahkan menempatkan pada lebih sari satu tempat. Ini sebagai upaya pengamanan atas data dan informasi yang tersimpan.

Dia mengatakan, setiap aplikasi besutan Pemkot Jogja dibuat, maka akan selalu ada upaya uji coba. Aplikasi akan dijajal apakah tembus jika dilakukan peretasan.

"Secara periodik kami mencoba juga melakukan controlling karena tidak semua malware bisa diidentifikasi secara sistem. Harus dicari, patroli," tuturnya.

Saat ditanya soal keamanan data kependudukan, Ignatius memastikan itu ada di bawah wewenang Kementerian Dalam Negeri. Pihaknya tak ada ruang untuk melakukan pengelolaan data kependudukan. "Kebijakan daerah tidak diperkenankan menyimpan data kependudukan," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News