Proyek ITF Bawuran Mandek, Pemkab Bantul: Aneka Dharma Jangan Cuma Andalkan Penyertaan Modal
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul berharap agar Perumda Aneka Dharma lebih kreatif dalam hal pencarian anggaran terkait dengan penyelesaian pembangunan ITF Bawuran yang saat ini tengah tersendat.
Perumda Aneka Dharma diharapkan tidak hanya mengandalkan penyertaan modal untuk menyelesaikan pembangunan ITF Bawuran yang saat ini baru 30% pembangunannya.
Advertisement
"Saya berharap Perumda Aneka Dharma tidak hanya mengandalkan APBD. Saya juga berharap ada solusi lain, tidak hanya mengandalkan APBD lah, tetapi nanti cari solusi untuk mencarikan investor-investor yang membantu proses penyelesaian sampah itu," kata Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, Senin (8/7/2024).
Joko mengakui berdasarkan sambutan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih yang dibacakannya dalam sidang Paripurna di Gedung DPRD Bantul pada Senin (8/7/2024), pada nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2024, disebutkan akan ada penyertaan modal Aneka Dharma.
Hanya saja, besaran penyertaan modal untuk Aneka Dharma tidak disebutkan secara rinci pada APBD Perubahan 2024. "Mungkin penyertaan modal itu, salah satunya adalah untuk penyelesaian pembangunan ITF Bawuran. Tetapi, nanti akan kami lihat lagi," kata Joko.
Defisit APBD Perubahan
Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dalam nota pengantar KUA dan PPAS APBD Perubahan 2024 yang dibacakan oleh Wakil Bupati Joko Purnomo terungkap jika APBD Perubahan 2024 mengalami defisit anggaran senilai Rp163 miliar dibandingkan APDB 2024. Hal ini didasarkan kepada perubahan belanja daerah yang naik 4,47% pada perubahan APBD 2024.
"Jika sebelumnya belanja daerah diangka Rp2,6 triliun, naik menjadi Rp2,72 triliun. Di mana belanja daerah difokuskan kepada program prioritas dan optimalisasi belanja. Untuk defisit anggaran Rp163 miliar akan ditutup dengan pos neto daerah," katanya.
Sementara proyeksi pendapatan APBD Perubahan 2024, naik 3,8 persen dibandingkan 2024. Halim menyebut, pada 2024, pendapatan mencapai Rp2,4 triliun akan naik pada APBD Perubahan 2024 menjadi Rp2,56 miliar. Di mana, PAD pada APBD Perubahan 2024 diproyeksikan naik Rp42 miliar, karena adanya perubahan target pajak dan retribusi pajak. Sedangkan transfer dari pusat turun Rp2 miliar karena menyesuaikan bagi hasil cukai dan Silpa non fisik.
"Pendapatan transfer daerah Rp36 miliar karena adanya penambahan dana keuangan dari Pemda DIY untk padat karya dan pelaksanaan pilkada," katanya.
Belum Tentu Dapat Penyertaan Modal
Sementara anggota DPRD Bantul, Jumakir mengakui adanya permintaan dari Pemkab Bantul untuk melakukan penyertaan modal senilai Rp2 miliar pada KUA dan PPAS APBD Perubahan 2024. Hanya saja, belum tentu permintaan penyertaan modal tersebut bisa dicairkan pada APBD Perubahan 2024. Pasalnya, semua tergantung pembahasan antara Pemkab dengan DPRD Bantul. "Jadi belum tentu bisa disetujui. Karena nanti tergantung hasil pembahasan lebih lanjut," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Perumda Aneka Dharma, Yuli Budi Sasangka mengungkapkan sampai saat ini pihaknya masih berusaha untuk membangun ITF Bawuran. Meskipun diakuinya, sejak awal pembangunan ITF, belum ada penyertaan modal dari APBD Kabupaten Bantul.
Padahal, pembangunan ITF Bawuran, diungkapkan oleh Yuli, dibutuhkan anggaran senilai Rp17 miliar. Sementara penyertaan modal yang harusnya diberikan oleh Pemkab Bantul pada Aneka Dharma pada 2024 mengacu kepada pasal 7 Perda No.8/2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, adalah senilai Rp2 miliar.
Sementara pada pasal 7 juga disebutkan jika penyertaan modal daerah pada Aneka Dharma telah ditetapkan sebanyak Rp20 miliar. Pemkab telah melaksanakan penyertaan modal daerah pada Aneka Dharma sampai tahun anggaran 2021 sebesar Rp9 miliar.
Pada pasal tersebut juga disebutkan jika Pemkab melakukan penyertaan modal daerah untuk Aneka Dharma pada 2022 hingga 2026 dengan perincian, pada tahun anggaran 2022 senilai Rp3 miliar, tahun anggaran 2023 sebesar Rp2 miliar, tahun anggaran 2024 sebesar Rp2 miliar, tahun anggaran 2025 senilai Rp2 miliar dan tahun anggaran 2026 senilai Rp1,98 miliar.
"Jadi di 2024 ini kami belum menerima penyertaan modal dari APBD Kabupaten Bantul. Terus dananya darimana membangun ITF? Ada yang pakai Aneka Dharma, ada juga dari investor. Terus terang kami sedang berusaha untuk terus mencari pendanaan," kata Yuli, Sabtu (6/7/2024) sore.
Atas dasar tersebut, diakui oleh Yuli, pembangunan ITF pun saat ini mengalami pelambatan. Sebab, ada kendala dalam hal pendanaan. Yuli mengakui saat ini pembangunan ITF disesuaikan dengan bujet anggaran yang ada. Karena ada, komitmen dari Aneka Dharma untuk menyelesaikan pembangunan ITF pada September mendatang.
"Kami tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunannya. Kami sedang berusaha mengejar agar September bisa beroperasional. Meskipun secara fisik saat ini baru 30 persen. Kami tetap akan jalan, meskipun hanya ada lima pekerja yang membangun konstruksi untuk ITF," imbuh Yuli.
Lebih lanjut Yuli mengungkapkan, saat ini diakuinya ada beberapa alat sudah datang dan diletakkan di lokasi pembangunan ITF. Hanya saja, alat tersebut belum keseluruhan. Sebab, ada 17 rangkaian alat yang sebagian masih dalam tahap perakitan di Sidoarjo, dan baru akan dikirim saat infrastruktur bangunan ITF telah selesai dibangun.
"Jadi yang dikirim itu baru tiga. Karena memontumnya adalah MoU antara Bantul dan Kota Jogja. Dan alat yang ada itu adalah yang paling aman ditaruh di outdoor," jelas Yuli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Pemadaman Jumat 22 November 2024: Giliran Depok dan Pasar Godean
- Jadwal Terbaru KA Bandara YIA Xpress Jumat 22 November 2024
- Jadwal SIM Keliling Bantul di Akhir Pekan Bulan November 2024
- Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Jurusan Jogja-Kutoarjo Jumat 22 November 2024
- PakNas Desak Penyusunan Kebijakan Pertembakauan Melibatkan Konsumen
Advertisement
Advertisement