DPRD Sleman Minta EWS Merapi Dipastikan Berfungsi
DPRD Sleman meminta BPBD memastikan sirene EWS Merapi berfungsi serta mengecek jalur evakuasi dan kesiapan logistik pengungsian.
Seragam sekolah SD dan SMP - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—LSM Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi) menerima aduan terkait dengan penjualan seragam di SMK Negeri 1 Sewon.
Sekretaris LSM Sarang Lidi, Yuliani Putri menyampaikan saat daftar ulang, orang tua murid baru diminta membeli seragam sesuai ketentuan yang telah ditunjuk sekolah. “Di Bantul yang sudah lapor SMK 1 Sewon. Seragamnya harganya Rp1.340.000 untuk putri, itu belum jahit," ujarnya, Jumat (12/7/2024).
Sementara menurutnya untuk seragam pakaian bagi siswa dikenakan harga mencapai Rp1.150.000. Dia menuturkan dengan harga tersebut, siswa akan mendapatkan satu jas almamater, topi dan perlengkapan berupa bedge, setelan baju olahraga.
Selain itu ada pula bahan untuk satu setel putih abu-abu, dua setel batik dan putih, dan satu stel seragam pramuka. Bagi murid perempuan akan diberikan tambahan empat hijab.
Dia menuturkan aduan tersebut telah disampaikan ke Disdikpora DIY. Namun, dia belum mengetahui langkah yang diambil Disdikpora DIY terhadap aduan tersebut.
Dia berharap instansi terkait dapat mengambil langkah nyata untuk mengantisipasi praktik penjualan seragam melalui sekolah yang masih terjadi hingga saat ini. "[Disdikpora se-DIY ] harus memberikan sangksi. Kalau ada komitmen memberantas [praktik pembelian seragam], ya diberantas," katanya.
Menurutnya, meski telah ada larangan penjualan seragam, tetapi hal itu masih terjadi lantaran modus yang dipakai pihak sekolah saat ini melibatkan komite sekolah atau koperasi sekolah.
Sehingga, penjualan seragam tidak ditangani langsung oleh pihak sekolah. "Sekarang ketika komite sekolah tidak menjual, di toko depan sekolah menjual, di koperasi sekolah menjual. Padahal koperasi sekolah yang mengurus guru," katanya.
Dia menuturkan beberapa modus yang digunakan antara lain orang tua murid baru diminta membeli kain di salah satu toko kain yang telah ditunjuk, serta menjahitkan di salah satu penjahit yang ada di Kota Jogja.
BACA JUGA: Potensi Pungli Pengadaan Seragam, ORI DIY: Waspadai Istilah "Membantu Menyediakan"
Sementara salah satu orang tua murid baru di SMK 1 Sewon, Trisna mengaku tidak keberatan dengan pengenaan ketentuan pembelian seragam tersebut. Menurutnya, hal itu memudahkannya untuk menyediakan seragam bagi putrinya.
"Waktu daftar ulang kemarin sekalian beli seragam. Kemarin yang bayar istri saya, kemudian saya ambil di koperasi. Kalau saya tidak jadi persoalan, selama harganya tidak terpaut jauh dari pasaran," ujarnya.
Menurutnya dengan pengadaan seragam dari sekolah, maka pihaknya tidak perlu takut apabila seragam yang dibelinya tidak sama dengan siswa lainnya. "Khawatirnya [kalau beli di luar seragam] enggak sama dengan yang lain, tentu akan berpengaruh dengan psikis anak," katanya.
Dia menuturkan harga yang dibayarnya tersebut pun belum termasuk ongkos jahit. Dia menaksir uang yang dibutuhkan untuk menjahitkan empat pasang seragam sekitar Rp600.000.
Sementara Kepala Disdikpora Bantul, Nugroho Eko mengaku belum menerima aduan terkait penjualan seragam di tingkat SD dan SMP di Bantul. "Sampai saat ini belum ada pengaduan. Semoga tidak ada pengaduan, dalam arti tidak ada penyimpangan ketentuan tentang seragam sekolah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman meminta BPBD memastikan sirene EWS Merapi berfungsi serta mengecek jalur evakuasi dan kesiapan logistik pengungsian.
Polri akan mendalami keluhan penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran di Sukoharjo melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk Propam.
Anggota DPRD Sleman Respati Agus Sasangka menindaklanjuti keluhan sampah di Pasar Cebongan dengan mengusulkan penggunaan insinerator dan optimalisasi mesin komp
Gowes Jogjaversitas 2026 di UII diikuti pimpinan PTS DIY dan Jateng untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antarkampus.
Anggota DPRD Kulon Progo Angga Pratama mendorong pembangunan dan pemeliharaan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian.
Mandat ganda Bank Indonesia memperkuat peran kebijakan moneter dan sinergi IRU, GIRU, serta RIRU dalam mendorong investasi dan lapangan kerja.