Dianggarkan Rp5,2 Miliar, Perbaikan Museum Gunung Merapi Berlanjut di Tahun Ini

Harianjogja.com, SLEMAN—Perbaikan Museum Gunung Merapi di Kalurahan Hargobinangung, Pakem masih akan dilanjutkan di tahun ini. Anggaran perbaikan di tahap dua ini sebesar Rp5,23 miliar.

Sub Koordinator Kelompok Subtansi Bangunan Gedung, Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Rakhmadi mengatakan, perbaikan tahap kedua Mesuem Gunung Merapi merupakan salah satu program pembangunan fisik yang dilakukan pemkab di 2024. Adapun tahapan sudah selesai lelang dan diperkirakan proses pengerjaan bisa dimulai di awal Agustus nanti.

“Masih dalam tahapan masa sanggah. Tapi, rencana kami mulai 1 Agustus sudah dikerjakan,” kata Rakhmadi, Jumat (26/7/2024).

Dia menjelaskan, untuk rehab tahap kedua dialokasikan anggaran sebesar Rp5.235.211.550. Rencananya perbaikan akan menyasar ke rehab plafon, lantai, pengecatan interior dan eksterior hingga mekanikal eletrik di museum.

“Sudah ada programnya sesuai dengan yang telah direncanakan,” katanya.

Rakmadi berharap pelaksanaan pemeliharaan Museum Gunung Merapi dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. “Mudah-mudahan lancar sehingga akhir November sudah selesai,” katanya.

BACA JUGA: MGM Ditutup, Pemkab Sleman Berpotensi Kehilangan Pemasukan Rp550 Juta

Kepala Dinas Kebudayaan Sleman, Edy Winarya mengatakan, perbaikan terhadap fasilitas di Museum Gunung Merapi sudah berlangsung sejak 2022. Di tahap pertama pemeliharaan dialokasikan anggaran danais sekitar Rp7 miliar.

“Ini merupakan pembangunan tahap dua terhadap kondisi bagunan di museum yang mengalami kerusakan,” katanya.

Menurut dia, perbaikan memang harus dilakukan karena ada kerusakan dasar konstruksi. Sebagai contoh pada saat hujan terjadi kebocoran sehingga dapat mengganggu kenyamaan pengunjung.

“Makanya ada program rehabilitasi yang berlangsung hingga sekarang,” katanya.

Edy menambahkan, pada awalnya Museum Gunung Merapi merupakan milik dari Kementerian ESDM. Namun demikian, sejak 2019 resmi menjadi milik kabupaten dikarenakan adanya proses hibah dari Kementerian ke pemkab.

“Sekarang sepenuhnya sudah jadi milik pemkab sehingga bisa leluasa dalam upaya pemeliharan. Sebelum ada hibah aset, pemkab kesulitan untuk melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang rusak,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News