DPRD Sleman Minta EWS Merapi Dipastikan Berfungsi
DPRD Sleman meminta BPBD memastikan sirene EWS Merapi berfungsi serta mengecek jalur evakuasi dan kesiapan logistik pengungsian.
Ilustrasi baliho./Harian Jogja
Harianjogja.com, BANTUL—Di sejumlah titik ruas jalan di Bantul, terpampang banyak sekali baliho yang memuat wajah tokoh yang diduga sebagai bakal calon kepala daerah Bumi Projotamansari.
Sejauh ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Bantul tidak melakukan penertiban lantaran belum memasuki masa kampanye.
Kepala Satpol PP Bantul, R. Jati Bayubroto mengakui pihaknya menemukan beberapa baliho yang memuat bakal calon kepala daerah pada beberapa ruas jalan di Bantul belakangan. Baliho tersebut tersebar di ruas jalan kabupaten hingga provinsi di Bantul.
Meski begitu, menurut Jati, Satpol PP Bantul memilih tidak menertibkannya lantaran belum memasuki masa kampanye. "Kami belum ke sana [melakukan penertiban baliho], asal tidak mengganggu [lalu lintas]," katanya, Selasa (13/8/2024).
Dia menuturkan pihaknya masih menunggu revisi Peraturan Bupati (Perbup) No.68/2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan digunakan sebagai dasar penertiban baliho tersebut di Bantul.
"Nanti kalau sudah masa kampanye Perbup [Revisi Perbup No.68/2023] berlaku, wasitnya [pengawas] di Bawaslu, Satpol PP Bantul membackup operasionalnya," ujarnya.
Sementara ini menurut Jati, pihaknya hanya menertibkan baliho komersial yang tidak sesuai Perbup No.146/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.
Dia menuturkan ditemukan ratusan baliho komersial di badan jalan yang dinilai mengganggu lalu lintas. Dia pun mengaku baliho-baliho tersebut pun tidak berizin. "Di aturan tidak diperbolehkan, biar tidak mengganggu lalu lintas kami tertibkan," ujarnya.
BACA JUGA: Baliho Ilegal Menjamur di Jalanan Bantul
Dia menuturkan lokasi baliho komersial tersebut pun tersebar pada jalan-jalan provinsi dan kabupaten di Bantul. Dia pun mengaku setelah mencopot baliho tersebut, pemasang baliho kerap kembali memasang baliho tersebut.
"Meski kami tertibkan rutin muncul terus, itu. [baliho komersial yang mengganggu lalu lintas] sulit habis," ujarnya.
Selain itu, ada pula baliho komersial yang tidak membayar pajak yang ditertibkan. Satpol PP Bantul pun bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul untuk menertibkan baliho tersebut.
"Setelah BPKPAD [Bantul] melakukan pendataan dan pengawasan, nanti kami melakukan penertiban," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman meminta BPBD memastikan sirene EWS Merapi berfungsi serta mengecek jalur evakuasi dan kesiapan logistik pengungsian.
OJK meminta perbankan memeriksa dan/atau memblokir 39.923 rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online.
Puslabfor menyelidiki ledakan di Duri Kepa, Jakarta Barat, yang menyebabkan 12 orang terluka dan 10 rumah mengalami kerusakan.
DPUPKP Sleman membersihkan 65 titik saluran irigasi untuk mengantisipasi genangan dan banjir saat musim hujan 2026.
KA Pandawa rute Jogja-Semarang beroperasi 1 Desember 2026. Simak jadwal keberangkatan, stasiun pemberhentian, dan cara pesan tiket.
Profil Irjen Slamet Uliandi, perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1994 yang berpengalaman di bidang reserse, siber, dan teknologi informasi.