DPRD Minta Pemkot Jogja Atur Pajak Homestay dan Vila
Sebanyak 609 usaha homestay dan vila tercatat di Jogja. DPRD mendorong regulasi untuk memberi kepastian hukum dan mengatur potensi pajaknya.
Transmigrasi - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul menggelar verifikasi lapangan terhadap calon transmigran (catrans) di Gunungkidul. Verifikasi ini menjadi salah satu penentu kelayakan mereka sebagai penerima program transmigrasi.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (DPKUKMTK) Kabupaten Gunungkidul, Yohanes Nanang Putranto mengatakan verifikasi lapangan dilakukan Senin, (12/8/2024) di Kapanewon Semanu dan Patuk.
BACA JUGA: 2 Keluarga Kulonprogo Siap Diberangkatkan Transmigrasi
“Verifikasi lapangan ini mengarah kepada kehidupan sosial dan ekonomi catrans, kaitannya ya dengan keuangan mereka,” kata Nanang dihubungi, Senin, (12/8/2024).
Nanang menegaskan bahwa hanya ada dua catrans yang menjadi penerima program transmigrasi. Sebelum mereka berangkat, catrans akan mendapat pelatihan dari berbagai pihak.
Tujuan transmigrasi tahun 2024 untuk Kabupaten Gunungkidul yaitu Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Setelah resmi menjadi transmigran, mereka akan mendapat hak seperti memperoleh satu unit rumah, lahan seluas 1-2 hektare (ha), dan jaminan hidup selama 12 bulan untuk lahan kering dan 18 bulan untuk lahan basah.
Transmigran juga akan mendapat bantuan modal dari APBD yang besaran nominalnya disesuaikan dengan kemampuang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gunungkidul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 609 usaha homestay dan vila tercatat di Jogja. DPRD mendorong regulasi untuk memberi kepastian hukum dan mengatur potensi pajaknya.
Sebanyak 51 pelajar mengikuti Kejurkab Panjat Tebing Kulonprogo 2026. FPTI berharap dukungan fasilitas latihan untuk mengejar target tiga medali PORDA DIY 2027.
BPBD Gunungkidul menyebut musim hujan diperkirakan mulai Desember. Sebanyak 5.100 tangki air disiapkan untuk melanjutkan bantuan air bersih.
Apindo menyebut pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, dan lesunya permintaan ekspor menekan margin perusahaan serta membuat pengusaha menahan investasi.
Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu. Pendaftaran CPNS juga direncanakan mulai November 2026.
BPBD Banyumas mencatat 84 dari 121 desa terdampak kekeringan menyatakan kebutuhan air bersih tercukupi. Distribusi bantuan masih berlanjut di wilayah lain.