Jokowi Pidato Bahas RAPBN 2025, Begini Harapan Gubernur DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menghadiri Rapat Paripurna (Rapur) DPRD DIY di Gedung DPRD DIY pada Jumat (16/8/2024).

Dalam rapur itu para pimpinan Forkopimda DIY ikut mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI pada Sidang Tahunan MPR RI.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengapresiasi penyampaian keterangan Presiden tersebut dan berharap pembangunan di tanah air tetap berlanjut dan terus berjalan di tengah krisis ekonomi global.

"Bagus, ya walaupun pendapatan negara turun dari tahun sebelumnya. Memang fluktuatif karena perekonomian dunia. Jadi yang menjadi beban besar adalah pinjaman yang besar sehingga jangan sampai ada stuck pembangunan ekonomi di dalam negeri," kata Sultan seusai menghadiri Rapur DPRD DIY. 

Dalam penyampaiannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut, Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun. 

Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, perlindungan sebesar Rp504,7 triliun,kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara..Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun serta anggaran transfer ke daerah direncanakan Rp919,9 triliun 

"Pendapatan negara pada 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505.4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," katanya.

Presiden Jokowi mengungkapkan defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Usaha Ultra Mikro. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News