Dorong Pilkada Lebih Fair dan Bermartabat, PDIP Kulonprogo Bentuk Satgas OTT Politik Uang

Harianjogja.com, KULONPROGO—DPC PDIP Kulonprogo membentuk Satgas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Politik Uang di Pilkada 2024 ini. Satgas ini dibentuk untuk mendorong terlaksananya Pilkada yang jujur tanpa jual beli suara atau politik uang.

Ketua DPC Kulonprogo, Fajar Gegana mengungkapkan pembentukan satgas ini di latar belakangi dari keinginan untuk menciptakan Pilkada bermartabat tanpa politik uang. "Agar pilkada ini menjadi pilkada yang bermartabat dan terhormat tanpa money politic," kata Fajar di Kantor DPC PDIP Kulonprogo, Kamis (21/11/2024).

Satgas OTT politik uang bentukan PDIP Kulonprogo ini berisikan 500 personel dari berbagai macam unsur. Mereka terdiri dari unsur sukarelawan, pengurus partai hingga organisasi sayap partai Banteng Muda Indonesia (BMI).

Fajar mengatakan bila ratusan personel ini akan disebar di setiap padukuhan hingga titik-titik yang dianggap rawan. Mereka akan bergerak mulai pekan ini sampai waktu pemilihan nanti. "Kami sebar di seluruh titik di Kulonprogo, di setiap padukuhan maupun kalurahan dan juga titik rawan yang nantinya bisa kita lihat, apakah di situ ada kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan pilkada ini menjadi tidak fair," ujar dia. 

Satgas yang dibentuk, lanjut Fajar, jelas tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi. Akan tetapi temuan dugaan politik uang bisa dilaporkan kepada pihak terkait termasuk Bawaslu agar bisa diselidiki dan ditindaklanjuti. "Jadi kami tidak ada kewenangan memberikan sanksi, tetapi kami akan berkomunikasi dengan pihak terkait termasuk Bawaslu," ujarnya.

BACA JUGA: Soal Politik Uang di Pilkada Jogja, Begini Respons Ketiga Kontestan

"Ketika nanti ada potensi ataupun temuan di masyarakat, kita akan segera melaporkan ke pihak berwenang untuk menindaklanjuti permasalahan ini.”

Keberadaan satgas ini, menurut Fajar menjadi bagian salah satu bentuk komitmen agar tidak ada praktik jual beli suara dalam Pilkada.

Fajar berharap semua paslon yang berkontestasi dalam Pilkada tidak melakukan money politic agar pemilihan yang digelar menjadi Pilkada yang fair dan masyarakat menentukan pilihannya atas dasar hati nurani. "Sehingga pemimpin terpilih nanti betul-betul pemimpin yang sesuai harapan masyarakat dan sesuai harapan kita semua agar bisa melanjutkan pembangunan di Kulonprogo," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News