Izin Penggunaan Lahan untuk TPS Sementara di Sanden Tak Kunjung Keluar

Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kalurahan Gadingsari dan Kapanewon Sanden sampai saat ini masih menunggu kejelasan izin pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang berada di utara Pantai Pandansari. Pasalnya, meski Modul 1 TPST Dingkikan, Argodadi telah mulai beroperasi, keberadaan TPSS masih dibutuhkan untuk mengatasi masalah sampah di Bumi Projotamansari.

"Sampai saat ini belum ada izin. Sehingga lahan yang ada juga belum dijamah. Karena jika izin dari Pemda DIY dan Panitikismo belum ada, kami tidak akan memberikan izin pembangunan disana," kata Panewu Sanden, Deni Ngajis Hartono kepada Harian Jogja, Sabtu (31/8/2024).

Menurut Deni sejauh ini tanah seluas 5.000 meter yang ada di utara Pantai Pandansari tersebut sudah dicek oleh pihak DLH Bantul. Rencananya, lahan dengan status Sultan Ground tersebut akan digunakan selama 4 bulan, sampai TPST Modalan, TPST Dingkikan dan ITF Bawuran beroperasi penuh.

"Karena belum ada izin, maka kami belum bisa melakukan sosialisasi ke warga juga. Jika sudah ada izin, nanti kami akan melakukan sosialiasi ke warga terkait dengan keberadaan TPSS tersebut," jelas Deni.

BACA JUGA: TPS Sementara Gadingsari Hampir Penuh, DLH Bantul Menyiapkan TPS Sementara di Srimulyo

Deni menjelaskan, keberadaan TPSS di Gadingsari tersebut sejatinya bukan kali pertama. Sebelumnya, Pemkab Bantul membangun TPSS di Wonoroto, yang lokasinya berada di utara JJLS atau sekitar 1-2 kilometer dari rencana dibangunnya TPSS yang baru. Hanya saja, per 20 Juli 2024, TPSS di padukuhan Wonoroto tersebut sudah tidak bisa digunakan karena kapasitasnya telah penuh.

"Untuk TPSS yang baru nantinya sistemnya akan sama dengan yang lama [Wonooto]. Akan ada lubang yang dilapisi membran untuk menampung sampah. Nantinya, setelah sampah masuk, akan langsung diuruk, sehingga tidak akan menimbulkan bau dan ke depan lokasi tersebut akan datar.

"Sekarang kami tinggal menunggu perizinannya saja. Jika diizinkan, nantinya kami akan bergerak cepat melakukan sosialisasi kepada warga terkait pembangunannya," ungkap Deni.

Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi mengatakan, saat ini pengajuan izin telah dilakukan ke panitikismo dan Pemda DIY untuk pembangunan TPSS. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan kapan izin pembangunan TPSS akan keluar.
"Sudah kami ajukan. Tinggal menunggu jawaban," katanya.

Selain itu, Bambang mengaku Pemkab Bantul juga telah mencoba meminta kepada Pemda DIY untuk memberikan kuota sebanyak 1.000 ton sampah agar bisa dibuang ke TPA Piyungan pada September 2024. Sebab, saat ini keberadaan modul 1 TPST Dingkikan masih dalam uji coba, sementara TPST Modalan dan ITF Bawuran masih dalam proses pembangunan. 

"Dan, kami belum mendapatkan jawaban soal pengajuan tersebut," ucap Bambang.

Untuk sementara, Bambang mengaku pihaknya akan lebih mengoptimalkan uji coba modul 1 TPST Dingkikan. Sebab, sampai saat ini belum bisa memenuhi target 20 ton per hari. Untuk penyebab belum mampu memenuhi target tersebut, karena adaptasi mesin dengan pekerja di TPST Dingkikan.

Selain itu, ada rencana dari DLH Bantul untuk menambah alat pengering agar spek RDF dari hasil olahan TPST Dingkikan memenuhi yang dipersyaratkan oleh PT SBI. Selain itu, keberadaan alat pengering tersebut, dinilai Bambang, akan membantu meminimalisasi dampak lingkungan atas pengoperasionalan TPST Dingkikan.
"Kami harap nantinya tidak menimbulkan bau juga," paparnya.

Selain itu, Bambang juga mengaku tengah berupaya menambah infrastruktur beberapa TPS3R di tingkat kalurahan. Karena, keberadaan TPS3R dinilai efektif untuk menekan volume sampah di tingkat kalurahan.

"Karena keberadaan TPS3R ini nantinya akan membantu pengolahan sampah agar tidak sepenuhnya menjadi beban dari TPST Dingkikan, TPST Modalan dan ITF Bawuran," ucap Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News